BALI- Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 telah resmi digelar di Bali pada tanggal 10-11 Oktober 2023, dengan mengusung tema ‘Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi Untuk Laut dan Masa Depan Bersama’ dengan Indonesia berperan sebagai tuan rumah.
KTT AIS sendiri merupakan Forum yang bertujuan memperkuat tata kelola laut yang efektif, mengelola wilayah laut yang berkelanjutan serta mengelola Sumber daya kelautan dengan membuka pintu kolaborasi bersama badan atau organisasi internasional lainnya guna memperkaya prospektif global.
Acara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempromosikan kerjasama antara negara-negara kepulauan, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pembangunan maritim, mitigasi perubahan iklim, dan penanganan polusi laut.
Namun, sayangnya, kondisi maritim Indonesia masih menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Dalam apa yang tampak sebagai paradoks, upaya pemerintah untuk memajukan sektor agraria Indonesia menuju Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States Forum (KTT AIS) bertentangan dengan regulasi yang baru-baru ini diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan Jokowi.
Pada tahun 2023, Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sedimen pasir laut. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi dan mengatur ekosistem pesisir dan dasar laut, tetapi sayangnya, regulasi ini mengundang kontroversi.
Salah satu poin yang sangat kontroversial adalah Pasal 9 ayat 1, yang memberikan celah bagi praktik komersialisasi hasil sedimen pasir laut untuk kepentingan dalam negeri, terutama dalam konteks kegiatan reklamasi.
Dalam pembukaan KTT AIS, Jokowi, yang juga memimpin forum tersebut, menyampaikan rasa kehormatan Indonesia atas peran sebagai tuan rumah acara penting ini.
Selain itu, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi suara bagi negara-negara kepulauan dan berkembang dalam panggung internasional. “Selamat datang di Bali, Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum KTT AIS Forum,” ujar Jokowi dengan tegas.
Namun, seperti yang disoroti oleh beberapa pihak, komitmen pemerintah Indonesia dalam meregulasi dan mengelola sektor maritim dan agraria masih harus ditingkatkan.
Terdapat kesenjangan yang jelas antara komitmen yang diungkapkan dalam KTT AIS Forum dan realitas yang sebenarnya. Beberapa program dan regulasi yang diterapkan masih belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen Indonesia dalam konteks forum internasional ini.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT AIS 2023 dan menyuarakan komitmen kuat untuk kerjasama antar negara kepulauan, masih ada tantangan yang signifikan yang perlu dihadapi dan diatasi dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam pembangunan maritim, mitigasi perubahan iklim, dan penanganan polusi laut.
Suksesnya KTT ini akan sangat tergantung pada kemampuan Indonesia dan semua negara peserta untuk merumuskan solusi konkret dan berkelanjutan yang mendukung tujuan tersebut. (clue)
Redaksi 
Cecep Muhamad Yusup