JAKARTA – Sudah lebih dari tujuh bulan sejak laporan dugaan korupsi dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dilayangkan. Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih adem ayem. Kasus yang menyeret Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ini seakan tenggelam tanpa kejelasan.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, akhirnya angkat bicara. Ia memastikan, hingga kini belum ada penyelidikan terkait laporan dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST).
“Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada subjek atau objek perkara ini yang masuk ke tahap penyidikan,” ujar Tessa, Kamis (6/2/2025).
Tessa menjelaskan, setiap laporan dugaan korupsi harus melalui proses verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan sebelum naik ke tahap penyelidikan. Jika ada kekurangan, pelapor harus melengkapinya.
Namun, lambatnya respons KPK membuat publik bertanya-tanya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya.
“Prabowo perlu mendesak KPK. Bagaimanapun, reputasi beliau dalam pemberantasan korupsi juga dipertaruhkan,” tegas Dedi.
Menurutnya, intervensi Prabowo bukan sekadar urusan politik, tapi demi menyelamatkan marwah institusi penegak hukum. Apalagi, kepercayaan publik terhadap KPK belakangan ini merosot tajam.
“Jangan sampai citra buruk KPK di periode lalu merusak kepercayaan publik terhadap Prabowo,” tambahnya.
Perkara Korupsi : Lelang Saham Murah, Negara Rugi Triliunan?
Sebagai informasi, pada 27 Mei 2024, KSST melaporkan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah serta pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ke KPK. KSST, yang terdiri dari MAKI, Jatam, IPW, dan sejumlah praktisi hukum, menduga ada permainan dalam lelang saham PT GBU.
Saham ini merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya dan melalui pelelangan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023. Pemenangnya adalah PT Indobara Putra Mandiri (IUM). Masalahnya, saham tersebut di jual hanya seharga Rp1,945 triliun, jauh di bawah nilai pasar yang diperkirakan mencapai Rp12 triliun. Artinya, negara merugi hingga Rp7 triliun.
Dengan angka sebesar itu, wajar jika publik menuntut transparansi. Apakah kasus ini benar-benar akan terusut, atau justru berakhir menjadi kasus yang ‘hilang’ seperti banyak dugaan korupsi lainnya?.(Clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/dpr-kritik-kinerja-menteri-ham-natalius-pigai-105-hari-tak-tampak-bekerja/
Ikuti kami di : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup 
Redaksi