Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Melihat penyelidikan terbaru, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, serta Politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, di duga turut menerima aliran dana dari kasus ini.
Mengutip dari Kompas, menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara yang ditambang di wilayahnya.
“Jumlah uang yang banyak. Itu sudah sampai jutaan dolar dari metrik ton ini. Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap perkaranya. Kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Kasus ini terkenal sebagai “perkara metrik ton,” di mana saat menjabat sebagai Bupati, Rita diduga menerima kompensasi dari setiap izin pertambangan batu bara.
“Biasanya izin itu di berikan dengan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang yang langsung selesai. Tetapi dalam kasus ini berbeda, setiap izin yang keluar. Ada permintaan kompensasi sebesar 3,3 hingga 5 dolar per metrik ton dari hasil eksplorasi batu bara,” ujar Asep.
Skema ini menghasilkan uang dalam jumlah besar hingga jutaan dolar. KPK menelusuri aliran dana tersebut menggunakan metode “follow the money”.
Salah satu temuan menunjukkan bahwa uang tersebut mengalir melalui PT BKS ke seorang ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur. Sebelum akhirnya mengarah kepada Ahmad Ali dan Japto.
“Dari dokumen dan keterangan saksi, ada uang yang mengalir ke dua orang ini. Maka kami menelusuri uangnya, bagaimana penggunaannya, termasuk kapan dan untuk apa barang-barang yang diperoleh,” jelas Asep.
Aset yang Disita
Mengutip dari Tirto, sejumlah aset, seperti mobil, tanah, bangunan, dan perhiasan, telah di sita dalam proses penyidikan ini. Salah satunya adalah 11 unit mobil milik Japto. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
“Mobilnya ada beberapa yang kita sudah akan pindahkan,” ujar Asep.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam proses pemindahan dan perawatan barang sitaan.
Selain mobil, dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, tas, dan jam mewah.
Sedangkan dari rumah Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, KPK menyita 11 unit mobil, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp56 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik.
“Untuk kegiatan berlangsung dari pukul 5 sore, sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia bagian barat,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan.
KPK Tegaskan Penyelidikan Objektif
KPK menegaskan bahwa mereka akan terus mendalami aliran uang hasil korupsi ini secara profesional dan objektif.
Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa KPK akan memeriksa semua pihak yang terlibat. Termasuk pengusaha tambang Said Amin, yang juga Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Timur.
“Kami akan menelusuri ke mana pun aliran uang hasil korupsi ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” tegasnya.
Sebelumnya, beberapa pihak mempertanyakan transparansi penyelidikan kasus ini. Namun, KPK menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini tanpa pandang bulu.
“Kita mengecek ke mana saja uang itu mengalir, termasuk ke Japto dan Ahmad Ali,” ujar Asep.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/wijaya-karya-wika-gagal-bayar-obligasi-dan-sukuk-jatuh-tempo-saham-disuspensi-bei/
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup