JAKARTA — Peta kekuasaan di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali bergeser. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, Prabowo resmi menunjuk Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya memimpin komite tersebut.
Keputusan ini tersampaikan secara resmi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 22 Oktober 2025 sore. Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya mempercepat pelaksanaan kebijakan ekonomi karbon nasional.
“Kita ingin Indonesia menjadi pemimpin dalam transisi energi hijau. Saya menunjuk Pak Zulhas karena beliau punya pengalaman koordinasi lintas sektor dan pendekatan pragmatis,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 22 Oktober 2025.
Zulhas yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan kesiapannya menjalankan mandat baru tersebut. Menurutnya, kebijakan NEK harus menjadi langkah konkret untuk menekan emisi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden. Komite ini akan bekerja cepat agar kebijakan karbon tidak hanya jadi wacana, tapi betul-betul memberi manfaat ekonomi,” kata Zulhas saat berada di Kantor Kemenko Pangan, Kamis 23 Oktober 2025.
Komite Baru Libatkan 17 Menteri dan Kepala Lembaga di Bawah Koordinasi Zulhas
Dalam struktur baru, Zulhas akan dibantu oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua I dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Ketua II. Komite ini akan beranggotakan 17 menteri dan kepala lembaga. Termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Perpres 110/2025 menggantikan aturan lama yakni Perpres 98/2021, yang sebelumnya menempatkan Luhut sebagai ketua komite. Sedangkan, perubahan ini menandai pergeseran arah kebijakan emisi nasional ke pendekatan yang lebih inklusif dan ekonomis.
Menurut pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Dr. Eko Santoso, langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa isu lingkungan kini menjadi prioritas utama pemerintahan baru.
“Ini bukan sekadar pergantian pejabat. Prabowo ingin memperlihatkan keseriusan bahwa ekonomi karbon akan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara,” ujar Eko saat wawancara pada Kamis 23 Oktober 2025.
Sebelumnya, Luhut lekat sebagai tokoh sentral dalam kebijakan iklim dan investasi hijau. Namun, sejak restrukturisasi kabinet Prabowo, sejumlah wewenang strategis beralih ke kementerian baru di bawah koordinasi Menko Pangan.
Kebijakan NEK ini harapannya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global serta mendorong target Net Zero Emission (NZE) 2060. Selain itu, dengan struktur baru ini pemerintah berupaya menyeimbangkan antara komitmen pengurangan emisi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (clue)
Cecep Muhamad Yusup