JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar ribuan buruh dan mahasiswa pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, Jakarta, tak hanya menjadi sorotan media nasional. Tetapi juga diliput oleh sejumlah media asing.
Aksi ini dinilai mencerminkan meningkatnya ketegangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat menjelang pembahasan sejumlah regulasi strategis.
Media internasional seperti Reuters, The Straits Times, hingga Channel News Asia menyoroti skala aksi dan isu yang diangkat. Mulai dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga desakan perbaikan jaminan sosial.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut juga menjadi ujian awal bagi stabilitas politik di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
“Ribuan pekerja memadati jalan utama menuju parlemen, membawa spanduk menolak kebijakan tenaga kerja yang dinilai merugikan,” tulis Reuters dalam laporannya.
Sementara The Straits Times menekankan bahwa unjuk rasa ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam mengelola kesejahteraan buruh di Indonesia. Meski pemerintah tengah gencar mendorong investasi asing.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arya Fernandes, perhatian media asing menandakan bahwa dinamika politik domestik Indonesia memiliki resonansi internasional.
“Demo besar di DPR ini bukan sekadar isu buruh, tapi juga tentang bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Investor global pasti ikut mencermati,” ujarnya.
Di sisi lain, kepolisian memastikan aksi berjalan relatif kondusif meski sempat terjadi dorong-dorongan di depan gerbang DPR. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa sekitar 15 ribu personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.
“Kami prioritaskan pendekatan humanis agar aspirasi tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Sejumlah media asing juga mengaitkan demo ini dengan tren meningkatnya protes buruh di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia dan Thailand, yang menghadapi tantangan serupa terkait kebijakan ketenagakerjaan di tengah perlambatan ekonomi global. (clue)