JAKARTA – Ironi tengah terjadi di pasar pangan nasional. Di satu sisi, pemerintah mengklaim pasokan beras nasional melimpah dengan cadangan mencapai jutaan ton.
Namun, di lapangan, konsumen mengeluh sulit mendapatkan beras premium dan medium dengan harga terjangkau. Bahkan, harga melonjak tajam hingga menyentuh Rp17.000–20.700 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan pemerintah.
Perum Bulog mencatat, cadangan beras pemerintah (CBP) per Agustus 2025 mencapai sekitar 3,9 juta ton—level yang di nilai aman untuk menstabilkan harga pangan. Bahkan, pada Mei–Juli 2025, stok sempat menembus 4 juta ton.
“Dari sisi ketersediaan, kita dalam kondisi surplus,” kata Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dalam konferensi pers, Senin (25/8).
Namun, kenyataan di pasar berkata lain. Di sejumlah ritel modern dan pasar tradisional Jakarta, Surabaya, hingga Medan, rak beras premium terlihat menipis.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan harga di lebih dari 200 kabupaten/kota selama minggu ketiga Agustus. Di beberapa daerah, beras medium di jual hingga Rp50.000/kg, sementara premium bisa mencapai Rp60.000/kg.
Mengapa Beras Langka di Tengah Pasokan Besar?
Sejumlah faktor menjadi pemicu fenomena ini. Menurut pengamat pangan dari Asosiasi Masyarakat Peduli Pangan Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, ada masalah pada distribusi dan perilaku pasar.
“Ini bukan soal ketersediaan. Stok nasional ada, tapi distribusi terhambat dan ada indikasi sebagian pelaku menahan barang untuk mencari margin lebih besar. Akibatnya konsumen yang dirugikan,” ujarnya.
Masalah lain datang dari ketidakselarasan harga dan biaya. Pemerintah telah menaikkan HET beras sejak 2024, dengan kisaran Rp12.500–13.500/kg untuk medium dan Rp14.900–15.800/kg untuk premium, tergantung zona.
Namun, biaya produksi dan distribusi di beberapa wilayah tetap lebih tinggi. Pedagang enggan melepas stok di bawah biaya, sehingga pasokan ke pasar tersendat.
Selain itu, revisi kebijakan mutu beras yang tengah digodok pemerintah—rencana menghapus kategori premium dan medium menjadi harga berbasis wilayah—membuat sejumlah distributor menahan stok sambil menunggu aturan baru.
“Banyak pelaku pasar memilih wait and see,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
Langkah Pemerintah Menekan Harga
Pemerintah mengklaim terus melakukan langkah stabilisasi. Badan Pangan Nasional dan Bulog memperluas operasi pasar (SPHP) di wilayah rawan lonjakan harga.
Target pengadaan beras domestik pun di genjot: 3 juta ton pada 2025, dua kali lipat serapan tahun sebelumnya, demi mengurangi ketergantungan pada impor.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahkan memerintahkan kepala daerah memantau langsung distribusi beras SPHP agar tidak tersendat di pedagang.
“Distribusi harus dipercepat dan tepat sasaran. Jangan sampai stok aman di gudang tapi masyarakat tetap kesulitan,” ujarnya di Surabaya.
Dampak ke Konsumen dan Pedagang
Bagi rumah tangga, kenaikan harga beras berarti beban pengeluaran membengkak. Konsumen banyak yang beralih ke beras kualitas menengah atau bantuan pangan pemerintah. Di sisi lain, pedagang tradisional juga terkena imbas. Margin menyusut karena harus bersaing dengan harga operasi pasar yang disubsidi, sementara stok yang masuk tidak stabil.
Fenomena kelangkaan beras di tengah stok melimpah mengungkap masalah mendasar dalam rantai distribusi pangan Indonesia. Kebijakan harga yang belum adaptif, distribusi yang tidak merata, dan perilaku pasar yang spekulatif membuat pasokan beras di gudang tidak selalu berarti ketersediaan di meja makan.
Pemerintah dituntut bergerak cepat—mempercepat revisi harga berbasis wilayah, menindak penimbunan, dan memastikan operasi pasar tepat sasaran. (clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/trump-investasi-usd-500-miliar-untuk-bangun-infrastruktur-ai/