JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi konstruksi bagi santri dengan total anggaran mencapai Rp7 miliar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan daya saing sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari, mengatakan pelatihan ini akan berlangsung di 10 provinsi sebagai tahap awal. Total target mencapai 25 ribu santri dari berbagai pondok pesantren.
“Santri memiliki potensi besar untuk menjadi tenaga terampil di bidang konstruksi. Melalui pelatihan bersertifikat ini, mereka tidak hanya bisa membangun pesantrennya sendiri secara mandiri dan aman, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja,” ujar Boby di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2025.
Program pelatihan ini berawal dari banyaknya bangunan pesantren yang terbangun tanpa standar teknik yang memadai. Salah satunya adalah insiden robohnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan sejumlah santri beberapa waktu lalu.
Kementerian PUPR menilai, dengan memberikan pelatihan dasar konstruksi kepada para santri, maka dapat meminimalisir risiko serupa di masa mendatang.
“Banyak bangunan pesantren dibangun secara swadaya tanpa perencanaan teknis. Melalui program ini, kami ingin memastikan pembangunan di lingkungan pesantren memenuhi standar keamanan,” tambah Boby.
Pelatihan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik konstruksi dasar, keselamatan kerja (K3), penggunaan material bangunan, hingga standar sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Peserta yang lulus akan menerima sertifikat resmi yang memiliki pengesahan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Kolaborasi KemenPUPR–Kemenag Cetak Santri Terampil
Program ini juga menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah di masing-masing provinsi untuk pelaksanaan teknis dan akreditasi pelatihan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, program ini membuka jalan bagi santri untuk memiliki keahlian praktis di luar bidang keagamaan.
“Pondok pesantren kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pengembangan keterampilan. Kami mendukung penuh pelatihan ini agar santri bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional,” kata Amien Suyitno.
Tahap awal pelatihan akan berlangsung mulai Desember 2025 di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah lainnya.
Kementerian PUPR menargetkan setiap provinsi dapat menampung 2.500 peserta, dengan pelatihan selama 1–2 minggu tergantung materi yang terpilih.
Boby menambahkan, jika tahap awal berjalan sukses, maka program ini akan meluas ke seluruh provinsi di Indonesia pada 2026.
Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren, program ini juga harapannya menjadi solusi jangka panjang bagi keterbatasan tenaga terampil di sektor konstruksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sektor konstruksi masih kekurangan sekitar 450 ribu tenaga bersertifikat di seluruh Indonesia.
Pelatihan ini menjadi bagian dari Program Santripreneur Konstruksi, gagasan pemerintah sejak 2023 untuk mendorong santri jadi agen pembangunan. Program tersebut tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga pendampingan usaha bagi lulusan yang ingin membuka jasa konstruksi mandiri.
“Sinergi antara pemerintah dan dunia pesantren diharapkan dapat melahirkan generasi santri yang religius sekaligus produktif,” ujar Boby menutup keterangannya.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap para santri tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan di lingkungannya sendiri. (clue)
Cecep Muhamad Yusup