SURABAYA – Pemerintah Daerah Kota Cirebon kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Penghargaan itu tercapai atas keberhasilan Pemkot Cirebon dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang menilai mutu penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik.
Penghargaan ini menegaskan kualitas kebijakan Kota Cirebon sebagai yang unggul melalui evaluasi mandiri mencakup perencanaan, implementasi, pemantauan, transparansi secara menyeluruh. IKK merupakan platform penting dari LAN yang mendorong ASN menilai secara mandiri kualitas kebijakan yang mereka kelola melalui evaluasi komprehensif.
Melalui platform ini, setiap instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang dijalankan sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini Kota Cirebon mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan predikat unggul. Berkat kerjasama semua dinas, semua yang terkait dalam kolaborasi dan kerja bersama. Terima kasih banyak kepada semua instansi yang telah berusaha dan berjuang, sehingga Kota Cirebon mendapat predikat unggul IKK. Selamat buat kita semua, selamat untuk Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menerima penghargaan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Pada kategori pemerintah kota, hanya enam kota di Indonesia meraih predikat unggul, dan Kota Cirebon menjadi salah satu penerimanya tahun. Adapun lima kota lain yang menerima penghargaan tersebut adalah Kota Bontang, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.
Sementara itu, pada tingkat provinsi terdapat tiga pemerintah provinsi yang meraih pengakuan serupa, serta delapan pemerintah kabupaten yang masuk dalam daftar penerima penghargaan.
Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil merumuskan kebijakan secara sistematis, melaksanakan kebijakan efektif, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta memastikan kebijakan tersebut berbasis bukti (evidence-based), akuntabel, dan memiliki manfaat jelas bagi masyarakat.
Pemkot Cirebon Raih Penghargaan IKK Berkat Kualitas Kebijakan Publik yang Tinggi
Penilaian yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Pemkot Cirebon telah memenuhi standar kualitas kebijakan publik yang tinggi.
Sejumlah faktor turut menjadi dasar penilaian, mulai dari ketepatan perencanaan kebijakan, keberhasilan implementasi, kelengkapan evaluasi, hingga tingkat transparansi dan keterlibatan publik.
Pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dipandang mampu merancang kebijakan yang berdampak positif, adaptif terhadap kebutuhan warga, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik.
Dengan pencapaian ini, Pemkot Cirebon diharapkan terus memperkuat praktik pemerintahan profesional, transparan, berbasis bukti, serta menjaga kualitas kebijakan publik daerah. Langkah tersebut berperan menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan matang yang memberi dampak nyata untuk kesejahteraan publik setiap hari dalam kota.
“Prestasi ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu kebijakan di masa mendatang,” tutur Wali Kota.
Kepala LAN RI, Dr Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan.
“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena kawan-kawan yang bisa mengukir capaian ini menunjukkan keseriusan luar biasa. Peningkatan kualitas kebijakan tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN RI juga memaparkan hasil pengukuran kualitas IKK nasional tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi instansi pemerintah mengalami peningkatan signifikan.
“Dari total 646 instansi pemerintah, sebanyak 548 atau sekitar 85 persen telah berpartisipasi. Alhamdulillah, angka ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sepuluh sektor kebijakan yang menjadi fokus penilaian terbanyak, mencakup sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi.
Penilaian tersebut menyorot kualitas pengelolaan tiap sektor agar mampu mendorong pelayanan publik yang lebih efektif bagi masyarakat luas.
Ragam sektor ini mencerminkan luasnya cakupan kebijakan strategis yang dikelola pemerintah di berbagai tingkatan. (clue)