KUNINGAN – Rapat koordinasi Kepala Daerah KUNCI BERSAMA menjadi ruang untuk membedah realitas pembangunan lintas wilayah. Pemerintah Kota Cirebon memandang momentum ini sebagai kesempatan memastikan kerja sama regional bukan sekadar wacana, tetapi mengandalkan tata kelola bersih dan terukur.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah serta masyarakat.
“Masyarakat kita hidup dalam satu ekosistem aktivitas yang saling berkelindan. Warga Kota Cirebon terhubung erat dengan Kuningan, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Cilacap. Karena itu, pembangunan tidak boleh dibatasi oleh garis administratif,” ujar Wali Kota di Pendopo Bupati Kuningan pada Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan persoalan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik perbatasan telah tangani secara kolaboratif, namun masih belum cukup menghadapi tantangan jangka panjang. Edo juga menekankan pentingnya konsistensi.
“Kesepakatan Bersama yang kita tandatangani hari ini harus benar-benar diterjemahkan menjadi Perjanjian Kerja Sama yang konkret, terukur, dan punya dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Semangat kolaboratif ini muncul karena pemerataan pembangunan hanya dapat tercapai melalui penyelarasan program serta pengembangan potensi daerah secara terpadu.
Pemkot Cirebon menilai kemajuan wilayah harus sejalan dengan prinsip Good Governance mencakup transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang secara bertanggung.
Rapat koordinasi bertema pemantapan kerja sama daerah dan implementasi Good Governance terlihat relevan untuk memperkuat pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan wilayah.
Pembangunan perbatasan kerap melibatkan proyek besar serta alokasi anggaran lintas daerah sehingga membutuhkan koordinasi matang demi memastikan efektivitas program bersama.
Situasi seperti ini berpotensi menghadirkan celah penyimpangan apabila tidak mengikuti mekanisme pengawasan yang ketat.
Pemkot Cirebon Dorong KUNCI BERSAMA sebagai Model Sinergi Pembangunan
Kehadiran dan pengarahan dari pimpinan KPK RI yakni Wakil Ketua KPK, Prof Dr Agus Joko Pramono dalam forum tersebut menjadi penekanan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama setiap kerja sama daerah.
Forum juga menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam konteks itu, Pemkot Cirebon menaruh harapan besar pada Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA yang baru terbentuk. Ia berharap KUNCI BERSAMA dapat menjadi model kerja sama antar-daerah yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menegakkan standar tata kelola terbaik di Indonesia.
“Kita ingin menjadikan hari ini sebagai deklarasi sinergi pembangunan dan deklarasi komitmen anti-korupsi,” tegas Wali Kota.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota dalam KUNCI BERSAMA.
Dengan komitmen pada tata kelola pemerintahan bersih dan pembangunan inklusif, kolaborasi ini diharapkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Harapannya kolaborasi ini juga menjadi contoh praktik sinergi antarwilayah yang berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif semua pihak terkait.
Di kesempatan sama, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman, yang memberi arahan, kembali menekankan pentingnya kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas.
“Apa pun program dan kegiatannya, ujungnya harus satu, warga Jawa Barat sejahtera. Jangan pakai lama, harus totalitas membangun,” ujarnya dalam sesi pengarahan.
Herman juga menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa kontribusi kompak dari daerah-daerah. Ia berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi termaju.
“Kuncinya sederhana tetapi fundamental, rakyat bahagia dan rakyat sejahtera. Untuk itu kita semua harus bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas,” pesannya. (clue)