Penambahan Tiga TPA Baru Jadi Kunci Atasi Krisis Sampah di Subang

Subang– Menghadapi volume sampah harian yang diperkirakan mencapai 600 ribu ton, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang mengusulkan solusi konkret untuk mengatasi darurat sampah yang tak kunjung usai. 

Anggota Komisi III DPRD, Hendra Purnawan menilai, mengandalkan satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalupang tidak lagi cukup dan mendesak pemerintah untuk merevolusi sistem pembuangan dengan menambah dua TPA baru.

“Tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” kata Hendra. 

Usulan strategis ini disampaikan sebagai jawaban atas penumpukan sampah di berbagai titik yang semakin meresahkan masyarakat. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera membuka TPA di wilayah utara dan selatan. 

Langkah ini diyakini menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan terdistribusi.

Logika di balik usulan ini sangat sederhana: efisiensi. 

Dengan adanya tiga TPA yang lokasinya tersebar, armada pengangkut sampah tidak perlu lagi menempuh jarak yang terlalu jauh. Perjalanan yang lebih singkat akan mempercepat waktu angkut, memungkinkan setiap truk untuk beroperasi lebih sering dalam sehari. 

Hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan tumpukan sampah yang selama ini merusak pemandangan dan mengganggu kualitas hidup warga.

Penambahan TPA ini juga dianggap sebagai solusi jangka menengah yang paling realistis di tengah keterbatasan fasilitas. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki sekitar 26 unit truk sampah, yang sebagian besar kondisinya sudah tua dan sering membutuhkan perbaikan. 

Daripada hanya menunggu pengadaan armada baru yang butuh waktu, pembangunan TPA di lokasi-lokasi strategis akan membuat armada yang ada bisa bekerja jauh lebih optimal.

Dengan demikian, DPRD memandang penambahan dua TPA baru bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk membebaskan Subang dari masalah sampah yang telah menjadi persoalan klasik selama bertahun-tahun.

“Kalau pengadaan butuh waktu, minimal TPA baru bisa jadi solusi jangka menengah,” terangnya.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *