JAKARTA — Pemerintah resmi menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang mulai disalurkan pada Oktober 2025. Program ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian sekaligus mendukung target pengurangan backlog perumahan nasional yang masih mencapai 15 juta unit.
Direktur Utama Badan Pengelola Investasi Danantara, Arief Budimanta, menjelaskan bahwa KUR Perumahan menjadi terobosan baru dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Dana jumbo tersebut dialokasikan untuk membantu baik sisi suplai maupun permintaan di sektor perumahan.
“KUR Perumahan senilai Rp130 triliun ini bukan hanya untuk pembelian rumah, tapi juga mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perumahan, seperti pengembang, kontraktor, hingga penyedia bahan bangunan,” kata Arief Budimanta di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Skema Bunga Khusus KUR
Untuk menarik minat pelaku usaha, pemerintah memberikan skema bunga khusus. Pada sisi suplai, pemerintah menanggung subsidi bunga sebesar 5%. Sementara di sisi permintaan, penerima KUR akan menikmati bunga tetap (fixed rate) hanya 6% per tahun.
Arief menambahkan, skema ini diharapkan bisa mendorong percepatan program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
Penyaluran dana KUR Perumahan Rp130 triliun akan dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank-bank tersebut telah menyiapkan infrastruktur layanan kredit, baik untuk pelaku usaha perumahan maupun masyarakat yang mengajukan pembiayaan rumah.
“Penyaluran dilakukan lewat bank Himbara agar lebih terintegrasi, transparan, dan sesuai target. Kami mendorong agar UMKM konstruksi dan masyarakat kecil bisa mengakses KUR Perumahan ini secara mudah,” ujar Arief.
Meski tahun ini alokasinya mencapai Rp130 triliun, pemerintah membuka peluang penambahan plafon di tahun depan. Jika penyerapan optimal, alokasi KUR Perumahan dapat diperbesar hingga Rp250 triliun.
Menurut Arief, percepatan ini hanya bisa tercapai jika pelaku usaha dan masyarakat proaktif memanfaatkan fasilitas yang disiapkan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat backlog perumahan nasional masih menyentuh 15 juta unit. Kehadiran KUR Perumahan diharapkan mampu menjawab tantangan penyediaan rumah layak huni yang masih terbatas.
“Kami menargetkan backlog turun secara signifikan dalam lima tahun mendatang. KUR Perumahan ini akan menjadi salah satu motor penggeraknya,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna.
Dengan nilai Rp130 triliun, KUR Perumahan menjadi salah satu program pembiayaan terbesar yang digulirkan pemerintah tahun ini. Selain memperkuat akses pembiayaan perumahan, program ini juga diproyeksikan mampu menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. (clue)