JAKARTA — Kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar publik swasta mulai jadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Beberapa SPBU swasta terlapor kehabisan stok, sehingga masyarakat berpaling mencari alternatif. Dalam kondisi ini, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa perusahaan tidak mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan tersebut.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan kondisi sulit sebagai peluang bisnis.
“Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini (kelangkaan BBM swasta). Kami juga tidak mencari keuntungan,” ujar Simon usai menghadiri acara “Indonesia Langgas Berenergi” di Jakarta 10 Oktober 2025.
Menurutnya, pihaknya telah membuka komunikasi terbuka (open book) dengan operator SPBU swasta agar harga di masyarakat tidak terdampak kenaikan.
“Kita sama-sama terbuka agar harga tidak melonjak di masyarakat,” tambah Simon.
Penelusuran media menunjukkan bahwa beberapa SPBU swasta seperti VIVO dan APR membatalkan pembelian “base fuel” dari Pertamina. Salah satu alasan yang tersampaikan adalah kandungan etanol sekitar 3,5 % di dalam base fuel tersebut — meskipun secara regulasi boleh memakai etanol hingga batas tertentu.
Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas Laode Sulaeman menyatakan bahwa ke depan Pertamina siap memasok BBM dengan spesifikasi tertinggi sesuai permintaan badan usaha swasta — termasuk tanpa campuran etanol jika perlu.
Selain itu, tekanan pasar global dan fluktuasi harga minyak mentah ikut memperumit kondisi impor dan distribusi. Beberapa operator swasta memilih menahan pembelian demi menjaga margin mereka agar tetap sehat.
Pemerintah merespons kelangkaan ini dengan kebijakan agar operator swasta dapat mengimpor melalui jalur Pertamina. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kuota impor bagi swasta naik menjadi 110% dari pada tahun sebelumnya untuk tahun 2025.
Menurut laporan internasional, pemerintah berencana memperbolehkan SPBU swasta seperti Shell dan BP mengimpor bensin melalui Pertamina sebagai “jalur perantara”, agar stok bisa kembali pulih dalam waktu dekat.
Di sisi distribusi, Pertamina memastikan stok untuk wilayah-wilayah terpencil juga terjaga. Misalnya di Timika, Papua Tengah, Pertamina menambah suplai Pertalite dan Pertamax hingga 30 persen lebih tinggi dari pasokan normal.
Beberapa konsumen sempat menggugat pemerintah dan Pertamina karena kelangkaan, khususnya terkait SPBU Shell di BSD. Gugatan tersebut menyoroti kerugian akibat ketidaktersediaan BBM jenis tertentu. Menteri Bahlil menyatakan dirinya menghormati proses hukum dan menegaskan bahwa kebijakan impor telah diperluas untuk menanggulangi masalah.
Anggota DPR Komisi XII, Yulian Gunhar, menyebut bahwa kebijakan ESDM terkait kuota impor dan izin SPBU swasta mengandung anomali.
“Izin SPBU swasta terus dikeluarkan, namun kuota impor tidak disesuaikan,” kata Yulian. (clue)