JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi tenaga medis di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyebut negeri ini masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis dan 140 ribu dokter umum, sebuah angka yang jika dikejar dengan sistem pendidikan saat ini diperkirakan baru bisa terpenuhi dalam 35 tahun ke depan.
“Saya mendapatkan laporan, kita kekurangan 70 ribu dokter spesialis. Dengan sistem biasa, butuh waktu 35 tahun untuk memenuhi itu. Jadi kita harus mengambil langkah yang tidak normatif,” kata Prabowo, dikutip dari berbagai sumber resmi, Selasa (27/8).
Data Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis dan 12–13 ribu dokter umum per tahun. Angka tersebut jauh dari kebutuhan ideal, apalagi dengan tantangan pemerataan tenaga medis di daerah terpencil.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, Prabowo memerintahkan percepatan reformasi pendidikan kedokteran. Pemerintah berencana membuka 148 program studi baru, terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 sub-spesialis, serta menambah 30 fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi.
Tidak hanya itu, Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyiapkan 500 rumah sakit pendidikan (RSPPU) hingga tahun 2030.
“Pak Presiden bilang, saya mau lihat 500 RS pendidikan di 2030. Saya tidak berani janji, tapi saya usahakan,” ujar Budi, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pencetakan tenaga spesialis.
Langkah lain yang disiapkan adalah menggandeng ACGME International untuk memperbarui standar pendidikan spesialis agar sesuai praktik terbaik dunia, seperti di India dan Singapura yang mampu meningkatkan produktivitas hingga empat kali lipat.
Pemerintah juga memastikan pembangunan 500 rumah sakit modern, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, agar tenaga medis yang dicetak bisa langsung mengabdi.
Prabowo menegaskan, upaya ini bukan sekadar menambah jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan.
“Kesehatan dan pendidikan adalah wujud demokrasi yang sukses. Kita harus menjamin rakyat mendapatkan pelayanan yang layak, di kota maupun pelosok,” tutupnya. (clue)
Sinta Agustiana