JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Dalam reshuffle ini, lima menteri dicopot dari jabatannya dan satu kementerian baru dibentuk, yakni Kementerian Haji dan Umrah.
Suasana di Istana Negara sejak pagi tampak berbeda. Para pejabat tinggi negara berdatangan untuk menghadiri pelantikan kabinet hasil perombakan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan reshuffle dilakukan demi menjawab tantangan baru bangsa, terutama terkait stabilitas politik, reformasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan publik.
“Saya mengambil langkah ini demi menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus lebih gesit menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada kompromi terhadap kepentingan publik,” ujar Prabowo di Istana Negara, Senin (8/9).
Lima Menteri Dicopot
Adapun lima menteri yang diganti adalah:
• Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam): Budi Gunawan
• Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
• Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
• Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Nama-nama pengganti belum seluruhnya diumumkan secara resmi, namun menurut informasi yang dihimpun CNBC Indonesia, posisi Sri Mulyani akan diisi pejabat dari kalangan ekonom senior yang dianggap memiliki pengalaman internasional.
Sorotan pada Pencopotan Sri Mulyani
Keputusan pencopotan Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan besar. Tekanan publik terhadap sistem perpajakan yang dinilai tidak adil terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Laporan Reuters menyebut, aksi demonstrasi menolak kebijakan fiskal bahkan berujung pada perusakan rumah dinas Sri Mulyani di Jakarta pekan lalu.
Ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, menilai langkah Prabowo mencopot Sri Mulyani sebagai respons cepat terhadap krisis kepercayaan.
“Keputusan ini lebih bersifat politis. Pemerintah ingin meredam kemarahan publik sekaligus memberi sinyal bahwa sektor keuangan akan direformasi total,” kata Tauhid kepada wartawan, Senin (8/9).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penerimaan pajak pada semester I 2025 turun 4,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini memperkuat tekanan terhadap Kementerian Keuangan.
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk
Selain reshuffle, pemerintah juga memperkenalkan Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian baru ini dibentuk setelah DPR mengesahkan RUU Haji bulan lalu. Tujuannya, memperbaiki tata kelola keberangkatan jemaah Indonesia ke Tanah Suci yang selama ini dikelola secara lintas lembaga.
Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi, menyambut baik pembentukan kementerian tersebut.
“Ini langkah strategis. Dengan adanya kementerian khusus, pelayanan haji dan umrah akan lebih fokus, transparan, dan tidak tumpang tindih dengan kementerian lain,” ujarnya.
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia setiap tahun memberangkatkan rata-rata lebih dari 210 ribu jemaah. Data Kementerian Agama mencatat, daftar tunggu keberangkatan haji di beberapa daerah sudah mencapai 20 hingga 30 tahun.
Strategi Politik Prabowo
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menilai reshuffle ini adalah langkah strategis Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.
“Reshuffle ini bukan hanya soal kinerja, tapi juga manuver politik. Prabowo ingin menunjukkan ketegasan sekaligus memperkuat legitimasi di tengah tekanan sosial,” kata Rocky.
Dengan komposisi baru kabinetnya, Prabowo berusaha mengirim pesan bahwa pemerintah siap lebih tangkas menghadapi tekanan publik, gejolak ekonomi, dan tuntutan global. (clue)
Cecep Muhamad Yusup