Jakarta – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran. Hal ini guna memastikan penggunaan dana negara lebih efektif dan bermanfaat bagi rakyat. Salah satu langkah utama adalah mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Selain itu, memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga.
Mengutip dari CNN Indonesia, Prabowo berpidato di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2/2025). Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran berguna untuk membiayai program penting seperti penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia.
“Karena itu perjalanan dinas, perjalanan keluar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa masih ada pihak yang menentang kebijakan efisiensi ini. Bahkan ada yang merasa kebal hukum dan menjadi “raja kecil” di dalam birokrasi.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ujar Prabowo.
Ia juga menyoroti kebiasaan studi banding yang menurutnya tidak efektif. Ia mengkritik pihak-pihak yang melakukan studi banding ke negara-negara maju untuk belajar tentang pengentasan kemiskinan.
“Studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?,” katanya.
Prabowo Terbitkan Inpres Efisiensi APBN dan APBD
Kemudian, mengutip dari Tempo, demi langkah konkret untuk menegakkan efisiensi, ia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan ini menargetkan pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun. Serta pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan juga telah menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang memperjelas langkah-langkah efisiensi tersebut.
Sementara itu, beberapa kementerian telah mulai melakukan penyesuaian, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mengoptimalkan penggunaan rapat virtual untuk menghemat biaya. Serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 8 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak boleh menghambat program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial,” tegasnya, mengutip Merdeka.
DPR RI juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR untuk memastikan efisiensi anggaran yang optimal.
“Ya efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama,” ujar Puan.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi langkah awal Prabowo dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan nasional.(clue)
follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup