JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan total anggaran mencapai Rp30 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah tekanan harga bahan pokok.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2025, Presiden menegaskan BLT akan tersalurkan November 2025. Penyaluran BLT akan berlangsung melalui Kementerian Sosial agar bantuan cepat sampai ke warga yang membutuhkan.
“Kita ingin memastikan masyarakat di lapisan bawah tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp30 triliun yang akan disalurkan langsung ke penerima manfaat,” ujar Prabowo.
Purbaya: BLT Rp30 Triliun Mulai Menyalur dari Realokasi Anggaran dan Efisiensi Belanja
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber dana BLT berasal dari realokasi anggaran dan efisiensi belanja kementerian. Ia menyebut bantuan tersebut akan sampai kepada sekitar 50 juta warga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia, dengan nominal sekitar Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan.
“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga konsumsi rumah tangga agar tetap kuat. Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan dan subsidi energi,” kata Purbaya dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran BLT berjalan secara non-tunai melalui rekening bank atau PT Pos Indonesia bagi warga yang belum memiliki rekening. Ia menegaskan proses pendataan memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pemerintah dan pemerintah daerah telah perbarui.
“Data penerima sudah diverifikasi ulang. Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda,” ujar Saifullah.
Dari sisi ekonomi, pengamat dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai kebijakan BLT Rp30 triliun ini dapat menjadi langkah strategis menjaga stabilitas konsumsi di tengah perlambatan ekonomi.
“Bantuan sosial tetap diperlukan agar daya beli masyarakat bawah tidak turun tajam. Namun, pemerintah harus memastikan transparansi dan pengawasan agar tidak ada penyimpangan,” katanya kepada media.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per Maret 2025 tercatat sebesar 9,8 persen, meningkat ketimbang 9,4 persen pada periode sebelumnya. Pemerintah menargetkan penurunan angka tersebut hingga di bawah 9 persen pada akhir tahun melalui penguatan program bantuan sosial seperti BLT dan bantuan pangan.
Dengan penyaluran BLT senilai Rp30 triliun ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional menjelang akhir tahun. Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah dalam menekan ketimpangan dan memperkuat perlindungan sosial masyarakat miskin. (clue)
Cecep Muhamad Yusup