Subang– Pemerintah Kabupaten Subang menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 11,17 persen pada tahun 2025.
Target tersebut disampaikan Wakil Bupati Subang, Agus Masykur, dalam forum Rembuk Stunting 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP4D) Subang di Aula Oman Sachroni, Kantor Bupati Subang, pada Senin (08/07/25) pagi.
Persoalan stunting jadi permasalahan serius di tengah situasi bonus demografi. Terlebih Subang sedang bersiap menyambut era industri yang butuh sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Subang telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam empat tahun terakhir.
Agus Masyukur memaparkan, dari angka 18,10 persen pada tahun 2021, turun menjadi 12,4 persen pada 2024.
Dirinya optimistis tren tersebut bisa dilanjutkan hingga ke bawah 11 persen tahun ini. Di bawah target nasional 14 persen.
“Kegiatan intervensi stunting (harus) benar-benar terlaksana secara terintegrasi,” kata Agus dalam pemaparan.
Selain data survei nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang juga mencatat penurunan prevalensi stunting berdasarkan data aplikasi e-PPGBM.
Angka stunting dari hasil pengukuran balita di Posyandu tercatat menurun dari 3.071 balita (2,69 persen) pada 2020 menjadi 1.323 balita (1,52 persen) per Februari 2025.
Secara wilayah, penurunan prevalensi stunting terjadi di 18 kecamatan atau 60 persen dari total wilayah.
Kecamatan Ciater masih mencatat prevalensi tertinggi, yakni 5,4 persen pada 2025, meski telah menurun dari 7,3 persen pada 2023.
Sementara itu, penurunan paling drastis terjadi di Kecamatan Compreng, yakni dari 7,4 persen menjadi 5,2 persen.
“Agar Program kebijakan stunting di Nasional, Provinsi, Kabupaten, bisa menjawab akar persoalan stunting di Kabupaten Subang terarah, terukur, dan terintegrasi di berbagai sektor,” terangnya.
Intervensi Kebijakan Perlu Ditopang Data Aktual
Rembuk Stunting 2025 juga mencatat capaian positif dari sisi pelaporan data aksi konvergensi.
Dari total 30 kecamatan, sebanyak 23 kecamatan telah menyelesaikan input dan verifikasi data sasaran, pendukung, dan cakupan layanan hingga 100 persen.
Enam kecamatan baru mencapai 66,7 persen, dan satu kecamatan belum menyelesaikan penginputan yaitu Tanjungsiang. Agus meminta perangkat kecamatan segera melakukan input data.
“Mau tidak mau, pekerjaan kita langkah-langkah kita, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa.
Sementara itu, seluruh operator UPTD Puskesmas dan penyuluh KB (PLKB) di Subang tercatat telah menuntaskan penginputan data aksi konvergensi secara penuh.
Hal ini menunjukkan urgensi adanya kesiapan infrastruktur data dalam mendukung analisis situasi dan perencanaan intervensi kebijakan yang tepat sasaran di tingkat kecamatan.
Dalam forum tersebut, Agus Masykur minta komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk camat, kepala desa, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB.
“Saya berharap semuanya bisa bersinergi,” harapnya.
Sinta Agustiana 
Redaksi