SUBANG – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Desa/Kelurahan mengadakan rapat koordinasi yang diselenggarakan di Aula Pemerintah Daerah (Pemda) Subang pada Kamis, (03/10/2024).
Sekda Kabupaten Subang, Asep Nuroni mengatakan, capaian prevalensi stunting di Kabupaten Subang sejak tahun 2021 hingga 2023. Angka prevalensi stunting di Subang berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini, merupakan kerja sama dari semua pihak.
“Ini berkat kerja sama kita semua, mudah-mudahan kita bisa terus menurunkan angka stunting ini,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga menjelaskan berbagai intervensi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dana desa, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan balita dengan gizi kurang, penyediaan pangan olahan khusus untuk balita yang mengalami stunting, fasilitasi rujukan kasus stunting, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin (catin).
Ia juga menambahkan, pemberian tablet tambah darah untuk catin yang mengalami anemia, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, perkembangan anak dan pingkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
Sementera itu, Asep menggarisbawahi faktor utama yang menjadi determinan stunting di Kabupaten Subang, yaitu paparan asap rokok, tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS, dan riwayat KEK pada ibu hamil.
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Subang akan terus melanjutkan program inovatif penurunan stunting, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) 3.0. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam percepatan penurunan angka stunting di Subang.
Dr. Imran menggarisbawahi pentingnya kesadaran semua pihak terkain pemberian gizi bagi ibu hamil dan anak-anak sebagai langkah awal pencegahan stunting. Jika penanganan dilakukan sedini mungkin, maka angka stunting dapat ditekan secara signifikan.
“Sebenarnya terkait dengan stunting, penanganannya itu mudah kalau kita aware dari awal. Oleh karena itu, program New Zero Growth Stunting yang digagas oleh Pak Sekda Provinsi sangat relevan. Artinya, jika kita tangani dari awal, stunting tidak akan terjadi saat kelahiran bayi,” ungkapnya.
Selain itu, Imran menjelaskan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang segera dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Survei ini akan melibatkan 77 desa dan 6 kelurahan di 30 kecamatan di Kabupaten Subang.
“Saya berharap semua pihak siap mendukung survei ini. Masalah seperti paparan asap rokok, BPJS, dan ibu hamil dengan KEK harus kita selesaikan mulai sekarang, sehingga ketika SSGI dilakukan, kita bisa menunjukkan perbaikan nyata,” ujarnya.(adv/clue)
Sinta Agustiana