JAKARTA – Proses penerbitan SK dan NIP bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 telah dimulai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, BKN juga telah mengumumkan perkembangan terbaru terkait proses pengaktifan bagi para calon PNS dan PPPK tahun 2024.
Tahapan ini sebagai langkah penting dalam rangka pelantikan CPNS dan PPPK tahun 2025. Proses ini diperlukan agar para calon dapat segera menjalankan tugas di instansi maupun lembaga pemerintahan yang dituju. Selain itu, para calon PNS dan PPPK tahun 2024 juga mulai menerima surat keputusan (SK) pengaktifan. Setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan.
Di samping itu, proses penerbitan NIP bagi calon CPNS dan PPPK tahun 2024 masih dalam tahap penyelesaian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa tim BKN tetap melaksanakan tugasnya untuk mempercepat distribusi NIP, bahkan selama libur lebaran 2025.
“Dalam 9 hari libur Lebaran, kami berhasil menerbitkan lebih dari 61.000 NIP untuk CPNS dan PPPK 2024,” ungkap Zudan Arif Fakrulloh pada akun instagram resmi @bkngoidofficial pada Jumat (11/4/2025), mengutip dari fahum.umsu.ac.id.
Pengesahan SK Pengangkatan CPNS Jadi Tanggungjawab Instansi
Selain itu, kepala BKN menyampaikan bahwa tugas BKN hanya terbatas pada penerbitan NIP. Sementara itu, pengesahan SK pengangkatan CPNS dan PPPK sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga saat ini, BKN telah menyelesaikan sekitar 60-70% penerbitan NIP untuk CASN 2024, dan NIP tersebut telah diterima oleh peserta yang lolos seleksi CPNS dan PPPK sebelumnya.
“Kecepatan penerbitan SK sangat bergantung pada peran aktif bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan sekretaris jenderal di masing-masing instansi,” lanjutnya.
Selanjutnya, instansi pemerintahan yang berwenang dapat segera memproses surat keputusan (SK) pengangkatan berdasarkan NIP yang telah terbit. Beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam percepatan proses pengangkatan CPNS dan PPPK antara lain bupati atau wali kota, gubernur, menteri, maupun sekretaris jenderal. Dengan penerbitan SK pengangkatan, harapannya pelantikan CPNS dan PPPK di berbagai instansi serta lembaga pemerintahan dapat segera terlaksana.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/kasus-suap-hakim-cpo-jampidsus-sita-uang-miliaran-dan-barang-mewah/
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==