Jakarta — Dalam langkah tegas untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di badan usaha milik negara (BUMN), CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan penghapusan skema tantiem (bonus komisaris) bagi dewan komisaris BUMN.
Keputusan ini dengan latar belakang adanya temuan praktik “mempercantik buku” atau memoles laporan keuangan demi menciptakan kesan laba besar.
“Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi dengan … mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedakin supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud,” ujar Rosan dalam forum “Berdikari Bersama Danantara Indonesia: Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas” di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
Rosan menyebut bahwa salah satu fungsi komisaris adalah pengawasan. Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa beberapa komisaris mendorong agar laporan keuangan menunjukkan profit besar. Hal tersebut ternyata melalui cara yang kurang transparan atau dengan “memoles” angka keuangan. Mengutip CNN Indonesia
Melalui surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025, BPI Danantara melarang anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN menerima tantiem atau insentif terkait kinerja perusahaan.
Rosan menyebut bahwa praktik seperti laba besar di atas kertas. Tetapi ketika harus membayar dividen justru perusahaan harus meminjam uang ke bank, menunjukkan bahwa angka laba tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
Dengan terhapusnya tantiem komisaris, fungsi pengawasan dapat anggapan akan semakin independen dan tidak “tergoda” oleh insentif yang bisa mendorong manipulasi.
Rosan Terapkan Zero Tolerance di BUMN
Kebijakan ini menandai sinyal bahwa BPI Danantara di bawah kepemimpinan Rosan akan menerapkan zero tolerance terhadap korupsi. Serta manipulasi laporan keuangan di lingkungan BUMN.
Tantangan ke depan termasuk bagaimana memastikan bahwa direksi dan komisaris tetap memiliki motivasi yang sehat. Untuk meningkatkan kinerja tanpa insentif tradisional serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pelaporan terbentuk agar benar-benar akuntabel.
Rosan Perkasa Roeslani: “Di bawah pimpinan saya, tidak akan ada lagi BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi bagi dividen mesti pinjam duit dulu.”
Seorang pengamat tata kelola BUMN (anonim dalam laporan media) menyebut bahwa langkah ini “langkah awal yang positif, namun pengawasan independen serta sanksi yang efektif akan menentukan keberhasilan.”
Keputusan Rosan menghapus tantiem komisaris BUMN menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir di sektor BUMN Indonesia.
Ini tidak hanya soal remunerasi, tetapi juga soal integritas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan negara, dan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Ke depan, publik dan pemangku kepentingan akan menaruh perhatian pada implementasi kebijakan ini. Apakah benar-benar akan menghasilkan transparansi dan kinerja yang sehat, atau hanya perubahan kosmetik. (clue)
Cecep Muhamad Yusup