BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menyatakan komitmennya dalam menjaga ketenangan dan keamanan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 melalui deklarasi gerakan “Jabar Anteng” pada Sabtu (18/11/2023).
Acara deklarasi yang berlangsung di Gedung Merdeka Kota Bandung pada Sabtu ini menegaskan komitmen untuk menciptakan suasana demokrasi yang damai.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar, Iip Hidayat, menekankan keinginan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 di Jawa Barat berlangsung dengan aman.
“Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi pemilu di Jawa Barat, kita harus damai, maka namanya Jabar Anteng yang menggambarkan rakyat Jawa Barat itu menyatakan ingin meski pesta demokrasi, tapi tetap anteng,” ujar Iip pada Jumat (17/11/2023).
Dalam deklarasi Jabar Anteng, terdapat tiga poin utama yang diakui. Pertama, Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang transparan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kedua, mereka menginginkan agar Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang aman, netral, tenang, dan terhindar dari pengaruh berita palsu.
Poin terakhir dari deklarasi menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri di Jawa Barat untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2024.
Iip menegaskan bahwa netralitas ketiga lembaga tersebut merupakan dasar kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas, serta harus menghindari dukungan terhadap kepentingan politik tertentu.
Selain deklarasi, dalam kegiatan Jabar Anteng ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat, komunitas, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan semangat Jabar Anteng tidak hanya dalam Pemilu, tetapi juga dalam Pilkada 2024.
Deklarasi Jawa Barat Aman ini turut dihadiri oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, serta perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat hingga Partai Politik.