JAKARTA – Pemerintah menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyalurkan bantuan sosial secara serentak. Penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial yang kini dipimpin oleh Saifullah Yusuf, menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, program ini mencakup bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah,” ujar Saifullah di Jakarta, Senin.
Saifullah menjelaskan, pemberian bantuan pangan senilai Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan ke depan. Program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang terdampak harga pangan dan inflasi daerah.
Penyaluran berlangsung melalui Bank Himbara, Kantor Pos, dan e-warong agar bantuan lebih cepat sampai ke masyarakat. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bansos menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ketahanan sosial rakyat.
“Kami ingin rakyat tetap kuat dan tidak ada yang kelaparan,” kata Prabowo saat menghadiri penyerahan simbolis bansos di Istana Negara.
Setahun Pemerintahan, Gibran Dorong Percepatan Program Prioritas Nasional

Wakil Presiden Gibran menambahkan, momentum satu tahun pemerintahan menjadi refleksi untuk mempercepat program prioritas nasional.
“Kami terus memperkuat ekonomi rakyat, memperluas lapangan kerja, dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil,” ujar Gibran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,4 persen per September 2025, terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah menilai penurunan ini hasil dari konsistensi program bansos dan pengendalian inflasi pangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai penyaluran bansos pada hari peringatan satu tahun pemerintahan memiliki makna strategis.
“Momentum ini memperlihatkan arah kebijakan sosial yang konsisten dan berpihak pada masyarakat bawah,” ujar Bhima kepada wartawan.
Namun ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar bantuan tidak salah sasaran dan tepat waktu. Hingga sore, laporan Kementerian Sosial menunjukkan tingkat penyaluran bansos mencapai 92 persen di seluruh provinsi.
Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersalur penuh sebelum akhir Oktober 2025. Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menghadirkan kesejahteraan merata di tahun kedua kepemimpinannya. (clue)

