SUBANG-Pasangan Ruhimat-Aceng Kudus (Jimat-Aku) sudah sejak awal tahapan Pilkada terus digempur lawan politiknya. Mulai dari pelaporan ke Bawaslu hingga kampanye hitam (black campaign).
Tapi Jimat-Aku tidak merespons. Fokus turun ke masyarakat menyampaikan program. Hal itu mulai membuahkan hasil, sebanyak 50 relawan/forum/komunitas yang sudah deklarasi dukungan. Tim Jimat-Aku optimis masih akan terus bertambah. Hal itu memperkuat dukungan jejaring partai.
Padahal tensi serangan terhadap Jimat-Aku sudah kencang sejak awal masa kampanye. Pada 13 September lalu, parpol pengusung Reynaldi-Agus Masykur dan Asep R Dimyati-Lina Marliana mendatangi Pj Bupati Subang, Imran.
Para elit pimpinan partai yang hadir yaitu Ketua DPD Golkar Elita Budiati, Ketua DPD Nasdem Eep Hidayat, Sekretaris DPC PKB Jaka Arizona, Ketua PPP Oom Abdul Rahman dan Sekretaris DPC PDIP Yusup Zapet.
Mereka mendesak Imran agar maksimal mengawasi ASN supaya tidak terlibat politik praktis. Kabarnya, gabungan parpol itu sudah mendeteksi adanya ASN yang tidak netral. Diam-diam memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
“Sekarang ada sanksi pidana, bukan hanya sanksi sosial. Jika ASN, TNI, atau Polri tidak netral, maka bisa diproses secara hukum. PJ Bupati adalah pemimpin ASN yang di dalamnya terdapat unsur sipil, TNI, dan Polri, serta pegawai pemerintah lainnya,” jelas Ketua DPD Golkar Elita Budiati kepada media usai audiensi.
Mudah dibaca, langkah para elit parpol itu seakan menegaskan bahwa ada pasangan tertentu yang berpotensi mendapat dukungan ASN. Meski tidak disebut secara langsung, manuver 6 parpol ini pun sontak menjadi perhatian tim Jimat-Aku.
“Kita juga akan lakukan hal yang sama, audiensi,” kata tim Jimat-Aku yang namanya enggan disebut. Tim Jimat pun mengklaim telah melakukan audiensi dengan Pj Bupati Subang. Tapi media massa tidak menerima foto pertemuan tersebut.
Calon Wakil Bupati Aceng Kudus kemudian membuat pernyataan sikap yang sama. Mendukung netralitas ASN.
“Kami berharap bahwa ASN di Kabupaten Subang dapat menjaga netralitasnya dalam Pilkada nanti, karena ini merupakan hal yang krusial untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi kita,” kata Aceng Kudus usai audiensi di Kantor Kementerian Agama, 17 September lalu.
Selain audiensi dengan Pj Bupati Subang, 6 parpol pun terus bergerak melakukan ‘safari audiensi’ ke KPU dan Bawaslu. Namun batal audiensi dengan Kapolres Subang.
Safari 6 parpol tersebut mengingatkan agar lembaga negara penyelenggara Pemilu itu bersikap netral. Tidak memihak dan harus merespons aduan dari masyarakat.
Tak lama setelah safari politik, berbagai laporan dan aduan masyarakat datang ke Bawaslu. Di antaranya melaporkan dukungan terhadap Jimat-Aku yang menyalahi aturan.
Di antara laporan yang cukup viral yaitu potongan video kepala desa yang menyerukan memilih Jimat dan Dedi Mulyadi.
Terkait laporan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Ahmad Mansur menegaskan sudah melakukan rapat pleno. Kewenangan sanksi ada di Pj Bupati Subang mengacu kepada surat edaran Bawaslu RI No 92 tahun 2024.
Selain itu, belakangan Jimat-Aku mulai menerima kampanye hitam (black campaign) baik melalui pesan singkat maupun melalui media elektronik. Di antaranya menyinggung kehidupan pribadi Jimat serta tudingan tanpa dasar.
Tapi serangan bertubi terhadap pasangan Jimat-Aku tersebut tidak direspons berlebihan. Pihaknya fokus turun ke lapangan menyampaikan program ke masyarakat.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Jimat-Aku, H. Aminudin mennyampaikan dukung penuh terhadap Bawaslu Kabupaten Subang dalam melakukan pengawasan pada Pilkada 2024.
“Kami mendukung penuh Bawaslu. Mengajar seluruh relawan Jimat-Aku jangan ada rambu-rambu aturan yang ditabrak,” tegas mantan Sekda Subang itu.
Sikap elegan dan tidak reaktif dari kubu Jimat-Aku membuahkan hasil positif. Dukungan terus mengalir.
Hampir setiap hari relawan, organisasi dan komunitas yang mendukung Jimat-Aku terus berdatangan. Deklarasi memberikan dukungan. Jimat dan Aceng Kudus terus berbagi peran menyapa masyarakat Subang.(clue)