JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. Hal ini disampaikan untuk mengklarifikasi kekhawatiran masyarakat terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kebutuhan pokok.
“Kami ingin memastikan bahwa PPN 12 persen ini tidak akan membebani masyarakat umum. Kebijakan ini hanya menyasar barang-barang yang masuk kategori mewah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/1).
Barang Apa Saja yang Dikenai PPN 12 Persen?
Menurut Kementerian Keuangan, barang-barang yang dikenakan PPN 12 persen meliputi produk-produk tertentu yang memiliki nilai tinggi dan tidak termasuk kebutuhan pokok. Contohnya, kendaraan mewah, perhiasan, serta barang impor eksklusif.
Kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan bahan pangan lainnya tetap dikenakan tarif 0 persen sesuai kebijakan PPN sebelumnya. Hal ini untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Alasan di Balik PPN 12 Persen untuk Barang Mewah
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif. “Kelompok masyarakat yang mampu membeli barang mewah diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan,” tambahnya.
Penerapan PPN 12 persen ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat luas. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan publik.
Meski kebijakan ini bertujuan untuk keadilan fiskal, beberapa pelaku usaha menyatakan kekhawatiran terkait dampaknya pada daya saing produk mewah di pasar. Namun, Kementerian Keuangan memastikan bahwa implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari gejolak di pasar.
Sementara itu, masyarakat umumnya menyambut baik langkah pemerintah yang tetap menjaga kebutuhan pokok dari kenaikan tarif PPN. “Ini kebijakan yang cukup adil. Selama kebutuhan sehari-hari tidak terdampak, kami mendukung,” kata Rina, seorang warga Jakarta.
Kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (clue)
Cecep Muhamad Yusup