JAYAPURA — Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah tancap gas menjaga stabilitas pangan. Sebanyak 4.634 ton beras SPHP resmi dilepas ke enam provinsi di Tanah Papua.
Langkah ini menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga serta mencegah potensi inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pelepasan berlangsung di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025).
Momen ini dipimpin Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional bersama Wakapolri Dedi Prasetyo. Kehadiran dua pimpinan nasional itu menegaskan komitmen pemerintah menjaga pasokan pangan Papua tetap aman selama periode akhir tahun.
Lebih lanjut, sebanyak 4.634 ton beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi dilepas ke enam provinsi di Tanah Papua. Pelepasan berlangsung di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025).
Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional memimpin momen ini bersama Wakapolri Dedi Prasetyo. Mereka ikut menyaksikan proses pelepasan beras bersama sejumlah pejabat provinsi dan pimpinan BULOG Papua.
Distribusi 4.634 ton beras itu akan menyasar ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua. Pemerintah menilai penyaluran berskala besar ini jadi langkah nyata agar ketersediaan pangan merata.
Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan Polri dan instansi terkait bakal kawal distribusi agar tepat sasaran.
“Penyaluran beras SPHP ini adalah langkah cepat pemerintah dan Polri untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau,” ujarnya.
Papua Jadi Prioritas Stabilisasi Pangan Nasional
Mentan Amran menyatakan Papua menjadi prioritas utama dalam program stabilisasi pangan. Ia memastikan beras SPHP bukan sekadar distribusi, melainkan representasi kehadiran negara bagi warga Papua.
“Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil,” papar Amran.
Menurut data dari Perum Bulog Kanwil Papua, mencatat harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP di Papua pada angka Rp13.600 per kilogram atau Rp67.500 per karung 5 kilogram. Harga ini berlaku di seluruh daerah penerima, termasuk wilayah terpencil.
Direktur Bulog Papua memastikan seluruh armada dan logistik siap bergerak mendistribusikan beras SPHP ke distrik terpencil. Penyaluran juga melibatkan TNI dan Polri agar sampai ke tujuan tanpa gangguan, meskipun medan sulit.
Matius D. Fakhiri, menyatakan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Ia menyampaikan Pemprov siap mendukung penuh agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dengan penyaluran masif ini, pemerintah berharap harga beras tetap stabil menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masyarakat di Papua pun bisa merayakan libur akhir tahun tanpa rasa khawatir terhadap lonjakan harga sembako. (clue)