Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab di sapa Mbak Ita, beserta suaminya Alwin Basri. Penahanan di lakukan setelah keduanya terlibat dalam tiga kasus korupsi yang melibatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Keduanya disangka menerima uang miliaran rupiah dalam kasus tersebut.
Mengutip dari Kompas, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa perkara ini meliputi tiga kasus korupsi utama. Yaitu pengaturan proyek pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung tingkat kecamatan pada tahun anggaran yang sama, serta permintaan uang dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.
“Keduanya di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK, selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 hingga 10 Maret 2025,” ujar Ibnu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

KPK Ungkap Tiga Kasus yang Menjerat
Kasus pertama yang melibatkan Mbak Ita dan suaminya berawal dari pengaturan proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD. Alwin Basri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, di duga menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan PT Deka Sari Perkasa dalam proyek senilai Rp 20 miliar.
Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar, memberikan fee sebesar Rp 1,75 miliar atau 10 persen dari nilai proyek kepada Alwin.
Kasus kedua adalah pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan. Dalam kasus ini, Alwin memerintahkan sejumlah camat untuk menyerahkan proyek senilai Rp 20 miliar kepada Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono.
Sebagai imbalan, Martono memberikan komitmen fee sebesar Rp 2 miliar kepada Alwin. Dari total nilai proyek, Martono mengumpulkan uang dari anggota Gapensi senilai 13 persen dari setiap proyek.
Kasus ketiga adalah permintaan uang dari Wali Kota Semarang kepada Bapenda. Mbak Ita meminta tambahan insentif untuk jabatannya dengan dalih penyesuaian alokasi insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan ASN.
Sepanjang tahun 2023, Mbak Ita menerima uang setidaknya Rp 2,4 miliar dari iuran sukarela pegawai Bapenda.
Penahanan dan Bukti Tambahan
Mengutip dari Liputan6, setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari tujuh jam. Mbak Ita dan Alwin keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan terborgol.
Keduanya tampil dalam konferensi pers sebelum di tahan.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa penyidik masih menelusuri aliran dana yang di terima pasangan tersebut. Termasuk penggunaan uang untuk properti atau kendaraan.
Hingga saat ini, KPK belum menyita aset dari kasus tersebut, tetapi empat tersangka. Termasuk Martono dan Rachmat Utama Djangkar, sudah di tahan sebelumnya.
Kasus ini semakin disorot karena Mbak Ita sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Namun di waktu bersamaan, video ia menghadiri acara pernikahan muncul di publik.
Atas perbuatannya, Mbak Ita dan Alwin terjerat Pasal 12 huruf a, b, dan f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/kpk-ungkap-aliran-dana-korupsi-mantan-bupati-kutai-kartanegara-rita-widyasari/
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==