JAKARTA – Sebuah video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto beserta capaian pemerintah menjadi sorotan publik setelah tayang di sejumlah bioskop tanah air.
Video berdurasi sekitar dua menit itu muncul sebelum film utama diputar, menggantikan slot iklan atau pesan layanan masyarakat. Fenomena ini pun langsung viral di media sosial dan menuai pro-kontra.
Dalam video tersebut, pemerintah menampilkan sederet capaian yang diklaim telah terealisasi dalam sembilan bulan pemerintahan Prabowo. Beberapa data yang disampaikan antara lain:
• Produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
• Telah beroperasi 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• 80.000 Koperasi Desa Merah Putih terbentuk di berbagai wilayah.
• Diluncurkannya 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program pendidikan rakyat.
• Program Makan Bergizi Gratis sejak Januari 2025 sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Setelah tayangan berakhir, layar bioskop menampilkan pesan larangan merekam film, kemudian baru masuk ke pemutaran film utama.
Bagian dari Strategi Komunikasi
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa penayangan video Presiden di bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, bioskop adalah salah satu ruang publik yang sah untuk digunakan sebagai media sosialisasi.
“Bioskop termasuk ruang publik seperti halnya media luar ruang dan televisi. Kalau pesan publik boleh ditayangkan, maka video capaian pemerintah juga bisa ditampilkan, selama sesuai aturan,” kata Hasan, dikutip dari keterangannya, Senin (15/9/2025).
Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menilai langkah ini merupakan cara pemerintah memberikan transparansi informasi langsung ke masyarakat.
“Pemerintah perlu menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan. Penggunaan ruang publik seperti bioskop untuk pesan semacam ini adalah hal yang wajar, asal tidak mengganggu kenyamanan penonton,” ujar Prasetyo.
Di media sosial, warganet memberikan respons beragam. Sebagian menilai langkah ini positif karena masyarakat bisa langsung mengetahui program-program pemerintah tanpa harus mencari informasi sendiri.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik. Ada yang mempertanyakan urgensi penayangan tersebut di ruang hiburan, serta membandingkannya dengan praktik propaganda. Sebagian lain mengingatkan agar pemerintah memastikan regulasi terkait penggunaan ruang publik benar-benar dipatuhi.
Fenomena video Presiden tayang di bioskop ini menimbulkan diskusi menarik: apakah ini murni sosialisasi informasi publik atau bentuk kampanye terselubung. Pemerintah menegaskan tujuannya adalah memberikan edukasi dan transparansi, sementara publik masih menyoroti aspek kepatutan, kenyamanan, dan regulasi yang berlaku. (clue)