Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan program Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat lebih dari 50 sekolah rakyat yang siap memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Juli 2025.
“Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini,” ujar Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025), mengutip Tribunnews.
Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan kurikulum pendidikan serta tenaga pendidik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU,” tambahnya.
53 Lokasi Siap Menyelenggarakan Sekolah Rakyat
Mengutip dari Intip24 News, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 53 lokasi yang siap menyelenggarakan program ini. Lokasi sekolah rakyat tersebar di berbagai wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua.
“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya. Yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus berkembang. Karena dua tiga hari ke depan, kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota,” ujar Gus Ipul.
Prabowo Subianto meminta agar program ini terus berproses sematang – matangnya dan mencakup sebanyak mungkin daerah.
“Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti. Dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkap Gus Ipul.
Selain menyiapkan kurikulum, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.
“Ya makanya itu yang saya sebut 53 (lokasi) itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” jelasnya.
Gratis Biaya Pendidikan, Makan, dan Seragam
Mengutip dari Kompas, pemerintah memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya gratis.
“Makan, seragam, semua gratis,” kata Gus Ipul.
Dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penerimaan siswa akan mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
“Jadi, ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” kata Amalia.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini. Mulai dari kurikulum, rekrutmen guru, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insya Allah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya,” sebutnya.
Pemerintah terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
“Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” tutup Gus Ipul.(clue)