CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat dua agenda strategis sekaligus: menjaga stabilitas inflasi dan mempercepat digitalisasi transaksi daerah sebagai fondasi penguatan ekonomi lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Selasa (19/5/2026).
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dipandang sebagai agenda rutin, melainkan langkah strategis yang menentukan ketahanan ekonomi daerah.
“Ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi momentum memperkuat sinergi dan konsolidasi bersama. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim tertentu, tetapi tanggung jawab lintas sektor yang harus dijalankan secara terukur,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi inflasi Kota Cirebon masih terjaga. Pada April 2026, Kota Cirebon mencatat deflasi sebesar 0,06 persen (mtm), dengan inflasi tahunan 2,75 persen dan inflasi tahun kalender 0,97 persen—masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Capaian ini ditopang sejumlah langkah konkret TPID, mulai dari Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan UMKM melalui Mall UKM.
Menurut Iing, menjaga stabilitas harga menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi Kota Cirebon yang memiliki posisi strategis di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
“Setiap pihak memiliki peran strategis. Kota Cirebon harus mampu menjaga kemandirian dan daya tahannya di tengah berbagai tekanan ekonomi,” tambahnya.
Di sisi lain, akselerasi digitalisasi transaksi menunjukkan capaian signifikan. Kepala KPw Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengungkapkan transaksi QRIS di wilayah Ciayumajakuning sepanjang Januari–Maret 2026 mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai Rp5,63 triliun.
Kota Cirebon menjadi kontributor terbesar dengan porsi 50,63 persen dari total transaksi tersebut. Sementara realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon hingga Maret 2026 tercatat Rp2,02 miliar, tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.
“Secara umum inflasi Kota Cirebon masih berada dalam rentang target. Namun komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah tetap perlu menjadi perhatian karena kontribusinya terhadap inflasi cukup besar,” jelas Wihujeng.
Ia menambahkan, deflasi pada April dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca Idulfitri serta terjaganya pasokan pangan di tengah musim panen. Bahkan, inflasi Mei diprakirakan lebih rendah dengan dorongan deflasi pada sejumlah komoditas pangan.
Dalam forum tersebut, Pemkot Cirebon juga memaparkan sejumlah program unggulan 2026, seperti Mang Pangling (Mobil Pangan Keliling) yang menyalurkan bahan pangan langsung ke RW dan kelurahan berbasis kebutuhan warga.
Selain itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus dioptimalkan untuk menjamin pasokan pangan, mengingat Kota Cirebon bukan daerah produsen. Program Warung Peduli Inflasi (WADULI) juga akan dibenahi agar lebih konsisten, menarik, dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
Dengan inflasi yang tetap terkendali dan digitalisasi transaksi yang terus tumbuh pesat, Kota Cirebon kini mendorong strategi ganda: menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital. (clue)