Premanisme Ganggu Investasi, Ketua DPRD: Kesbangpol Harus Lakukan Pembinaan

Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana (Ketiga dari kiri), saat memegang Berita Acara Forum Konsultasi Publik RJMD Subang. Foto: Cluetoday.

Subang–Gegap gempita industrialisasi tengah terjadi di Jawa Barat, termasuk Subang. Masuknya investasi di berbagai sektor industri dan proyek strategis nasional mempercepat arus industrialisasi.

Bukan tanpa persoalan. Arus investasi dihinggapi sejumlah tantangan. Litbang Kompas menyebut, jenis kendala yang dihadapi industri di Jawa Barat, tertinggi adalah gangguan dari oknum ormas/LSM 48,2 persen.

Sisanya, keamanan dan ketertiban 25,0 persen, masalah dengan desa/masyarakat sekitar 10,7 persen, perizinan yang lambat 7,1 persen, regulasi daerah 5,4 persen.

Hal ini yang menyulut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan perintah membuat Satgas Anti Premanisme. Satgas tersebut berisi sejumlah perangkat daerah terkait dan TNI-Polri.

Dedi juga mengintruksikan Bupati/Walikota untuk membuat satgas serupa. Di Subang, Bupati Reynaldy telah membantuk Satgas Pemberantasan Premanisme, pada Kamis (27/03/25) lalu.

Hasilnya, bagian penindakan yakni Polres Subang, melakukan penegakan dengan menangkap lima orang terduga pelaku pungutan liar (pungli) sebuah pabrik di Cipeundeuy.

Kelimanya berasal dari karangtaruna desa setempat. Selain penindakan hukum, pembinaan terhadap elemen masyarakat mutlak dilakukan.

Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana mengungkapkan, stigma “pengganggu investasi” yang seringkali dilekatkan pada ormas/LSM atau bentuk lainnya, harus dihilangkan.

Selain penindakan hukum, Victor mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Subang melakukan pembinaan pada ormas/LSM. Sehingga, diharapkan stigma tindakan premanisme semakin berkurang.

“Harusnya ada pembinaan sendiri dari Kesbangpol membuat sebuah kegiatan untuk memberi edukasi kepada LSM. LSM ini sebagai mitra (pemerintah), ya. Jangan sampai keluar dari tupoksinya,” kata Victor, yang merupakan pembina Satgas, saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Subang, Senin (21/04/25).

Selain itu, dengan adanya pembinaan dan upaya merangkul ormas/LSM, diyakini akan muncul kesadaran pentingnya investasi yang berdampak pada berkurangnya pengangguran di Subang.

“Kalau kita banyak investasi di sini (Subang), akan mengurangi pengangguran, UMKM (penghasilannya) meningkat. Ini perlu didukung oleh LSM sendiri sebagai mitra pemerintah,” pungkasnya.

Merujuk pemaparan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Iwan Syahrul Anwar, pada Forum Konsultasi Publik RPJMD Subang, jumlah pengangguran di Subang mencapai 63.260 orang.

Sedangkan jumlah angkatan kerja ialah 939.682 orang dan Bekerja sekitar 876.422 orang. Masuknya berbagai investasi di Subang, diharapkan menjadi solusi mengurangi pengangguran.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *