CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa masa pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan fase baru untuk tetap produktif, mandiri, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kota Cirebon masa bakti 2025–2030 yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Balai Kota, Selasa (12/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan bahwa para pensiunan tidak boleh dipandang sebagai kelompok pasif, melainkan aset sosial yang memiliki pengalaman, perspektif, dan kapasitas yang masih sangat dibutuhkan di tengah dinamika pembangunan daerah.
“Secara administratif memang sudah purna tugas, tetapi pengalaman dan pengetahuan tidak boleh ikut berhenti. Justru di tengah tantangan yang semakin kompleks, kami membutuhkan perspektif para senior yang sudah banyak menghadapi dinamika di lapangan,” ujarnya.
Menurut Wali Kota, pengukuhan pengurus PPI bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat peran pensiunan agar tetap aktif dan berdaya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pembangunan daerah.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pemberdayaan ekonomi pensiunan. Wali Kota menilai masa pensiun seharusnya tidak identik dengan fase pasif, tetapi tetap bisa menjadi ruang produktif melalui pengembangan kewirausahaan dan jejaring ekonomi yang sesuai dengan kapasitas para lansia.
“Kami berharap PPI bisa mendorong program kewirausahaan sosial atau pendampingan ekonomi bagi anggotanya. Masa pensiun jangan dipandang sebagai fase berhenti, tetapi sebagai peluang untuk tetap produktif dan memiliki nilai tambah,” katanya.
Selain ekonomi, Pemkot Cirebon juga menyoroti pentingnya literasi kesehatan lansia. PPI didorong untuk aktif menghadirkan kegiatan yang mendukung kesehatan fisik dan mental, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin, olahraga bersama, hingga aktivitas sosial yang menjaga kebugaran para pensiunan.
Tak hanya itu, Wali Kota juga membuka ruang bagi PPI untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Menurutnya, masukan dari para pensiunan yang memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang sering kali lebih relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan sosial.
“Kami tidak anti kritik. Justru kami membutuhkan pandangan dari Bapak dan Ibu yang sudah melewati banyak situasi. Pengalaman itu menjadi kekuatan penting dalam membangun Kota Cirebon,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pensiunan, mulai dari akses layanan kesehatan hingga kemudahan dalam pelayanan publik.
“PPI kami harapkan bisa menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak para pensiunan terpenuhi secara layak dan tanpa hambatan birokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PPI Kota Cirebon, H. Abdul Aziz Husein, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki arah gerak yang jelas dalam memperjuangkan kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, keberadaan PPI berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang menekankan pentingnya mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
“PPI hadir bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi sebagai organisasi yang harus mampu memberi manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Aziz, PPI Kota Cirebon memiliki misi untuk memperjuangkan perlindungan bagi pensiunan, menciptakan lingkungan yang ramah lansia, serta memastikan para pensiunan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sebagai warga negara.
“Yang paling penting, para pensiunan jangan sampai merasa selesai. Mereka tetap punya pengalaman, jejaring, dan semangat yang bisa menjadi kekuatan sosial bagi Kota Cirebon,” tuturnya.
Dengan kepengurusan baru yang resmi dikukuhkan, PPI Kota Cirebon diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para pensiunan, tetapi juga tampil sebagai organisasi yang aktif, produktif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. (clue)