Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya dalam 105 hari pertama menjabat. Sejumlah anggota dewan menilai Pigai tak menunjukkan peran signifikan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang viral belakangan ini.
Mengutip dari detiknews, anggota DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah, secara tegas menyatakan bahwa ia tak melihat kinerja Pigai selama menjabat sebagai Menteri HAM.
“Setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” kata Siti Aisyah dalam rapat kerja Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Siti menyoroti bahwa yang tampak justru program amnesti narapidana dari pemerintah. Sementara kasus-kasus pelanggaran HAM yang viral tidak mendapat perhatian yang cukup. Ia meminta Pigai bekerja lebih aktif sebagaimana saat ia masih berkecimpung di Komnas HAM.
“Jadi Pak, saya ingin ke depan, ayo Pak, ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu,” ujarnya.
Kritik Terkait Kasus Rempang
Isu pelanggaran HAM dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City juga menjadi sorotan. Kekerasan ini terjadi dua kali pada 7 September 2023 dan 11 September 2023.
Mengutip dari Kumparan, anggota DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, menyoroti bahwa Pigai tidak terlihat turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat terdampak proyek tersebut.
“Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang,” kata Mafirion.
Ia menilai bahwa peran Kementerian HAM seharusnya menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah, bukan sekadar membela kebijakan pemerintah atau perusahaan yang terlibat dalam proyek.
“Pergilah ke sana, lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah. Bukan membela. Tidak membela pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, Mafirion juga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menyebabkan penderitaan rakyat.
“Tapi kalau memindahkan orang satu pulau, yang luasnya 17 ribu hektare lalu orang semua disuruh pindah, itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya?” tambahnya.
Respons Natalius Pigai
Menanggapi kritik dari DPR, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dari Komnas HAM atau LSM. Ia menyatakan bahwa kementeriannya lebih berfokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, bukan penanganan kasus di lapangan.
“DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI,” kata Pigai.
Ia juga menyinggung bahwa kementeriannya memiliki wewenang melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan skala besar dan multinasional, tetapi harus berhati-hati dalam bersuara agar tidak berdampak negatif terhadap saham perusahaan.
“Mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang,” ujarnya.
Pigai juga menyatakan bahwa kementeriannya menangani aspek kasuistik dari setiap kasus yang muncul.
“Kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, itu nanti indeks sahamnya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional,” tambahnya.
Rapor Merah dari Celios
Selain kritik dari DPR, Pigai juga mendapat rapor merah dari Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporan evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menempati posisi pertama sebagai menteri dengan kinerja terburuk.
“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan,” demikian tertulis dalam studi Celios pada Selasa, 21 Januari 2025, seperti dikutip dari Tempo.
Dengan berbagai kritik yang terlontar kepadanya, Pigai kini berada dalam sorotan publik. Banyak pihak berharap agar Kementerian HAM bisa lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/peringatan-darurat-menggema-garuda-hitam-dengan-tagar-indonesia-gelap-viral-di-medsos/
Ikuti kami di instagram : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Sinta Agustiana 
Cecep Muhamad Yusup