JAKARTA – Pemerintah tetap akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2028, sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto, meskipun beredar kabar bahwa Kementerian Keuangan memblokir anggaran pembangunan IKN 2025.
Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
“Menyangkut dengan IKN, ya. IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kami akan pindah ke Ibu Kota Baru. Di IKN, sudah pindah,” ujar Bahlil dalam acara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari 1TULAH.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah masih menjalankan tahapan penyelesaian proyek IKN. Namun, ia menekankan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kewenangan penuh dalam strategi penyelesaiannya.
“Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan lebih lanjut untuk membahas progres pembangunan secara lebih rinci.
“Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Enggak juga,” tambahnya.
Pemblokiran Anggaran IKN 2025 oleh Kementerian Keuangan
Mengutip dari Dio-Tv, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan masih memblokir anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody bahkan berkelakar bahwa anggaran IKN untuk 2025 hanya cukup untuk program makan siang.
“Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ucapnya.
Meskipun mengalami kendala dalam anggaran, Bahlil tetap optimistis bahwa proyek IKN akan terus berlanjut hingga menjadi pusat pemerintahan pada 2028.
“Berdasarkan hal tersebut, IKN tetap menjadi pusat pemerintahan pada 2028,” tambahnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah terus berusaha memastikan bahwa proses pemindahan IKN tetap berjalan sesuai jadwal.(clue)
Baca Juga : https://cluetoday.com/larangan-tiktok-bagi-guru-di-jawa-barat-dedi-mulyadi-saya-malu/
Follow Kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Redaksi