Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Komjen (Purn) Ahmad Luthfi menolak mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menangani anak-anak bermasalah. Luthfi secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan program pengiriman anak ke barak militer.
Menurutnya, pendekatan terhadap remaja bermasalah harus dibedakan berdasarkan usia dan proses hukum yang berlaku.
“Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi telah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjalankan program barak militer yang dijadwalkan mulai 2 Mei 2025.
Program ini terancang bagi anak-anak yang di anggap sering membuat masalah. Seperti tawuran, mabuk, kecanduan Mobile Legends, hingga yang suka mengancam orang lain atau melawan orang tua.
Langkah Dedi menuai beragam reaksi. Ada yang mendukung pendekatan tegas itu, namun tak sedikit yang mengkritisi efektivitas dan dampaknya.
Ahmad Luthfi memilih jalan berbeda dengan tetap menempatkan penanganan anak bermasalah dalam kerangka hukum yang ada.
Komnas HAM : Bukan Kewenangan TNI
Senada dengan Lutfhi, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro juga tidak sepakat dengan rencana Gubernur Jawa Barat tersebut. Atnike mengharapkan Dedi meninjau ulang wacana tersebut.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi, civic education,” kata Atnike.
Menurut Atnike, tidak ada permasalahan jika anak hanya pergi ke barak untuk memahami pendidikan karier tentara. Tetapi apabila rencana membawa anak dalam konteks pendidikan militer, maka itu tidak tepat.
“Keliru jika itu dalam bentuk hukuman. Itu proses di luar hukum, kalau tidak berdasarkan hukum pidana atau hukum pidana bagi anak di bawah umur,” pungkasnya.(Clue)
Baca juga : Dedi Mulyadi Tidak Akan Dengar Kritik Menteri Soal Kebijakan Larangan Wisuda di Jabar
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==