Subang– Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Subang, menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-53. Mengusung tema “Korpri untuk Indonesia”, ulangtahun tersebut bertepatan di momen transisi kepemimpinan daerah, pasca Pilkada.
Di Subang, HUT Korpri digelar di Alun-alun Subang, pada Jum’at (29/11/24). Sekitar 4 ribu peserta memenuhi Alun-alun tersebut. Acara tersebut juga berbarengan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Hari Guru Nasional (HGN) ke-79.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menjadi pemimpin upacara. Dirinya menyampaikan, Korpri memiliki peran penting sebagai penggerak pemerintah.
“Korpri diharapkan menjaga integritas, memberikan inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan masyarakat yang sehat, guru yang kompeten, dan aparatur negara yang profesional, pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat terwujud,” ungkapnya.
Selain itu, sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah penting dibangun. Dia mengemukakan, sinergi tersebut penting dilakukan demi tercapai tujuan pembangunan nasional.
“Peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, terutama di Kabupaten Subang,” kata Yusharto.
“Diharapkan (Pemda) terus memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, sejalan dengan visi strategis pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Korpri Subang, Dadang Kurnianudin. Sebagai organisasi yang memiliki 11 ribu anggota di Subang, berperan penting mewujudkan visi pembangunan pusat dan daerah.
Dadang yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah bidang Administrasi Umum ini mengemukakan, Korpri menyambut momen transisi kepemimpinan daerah. Utamanya pasca gelaran Pilkada serentak 2024 di Subang.
“Siapapun pemimpin daerah, Korpri siap melayani publik. Terkait program prioritasnya kan sudah diketahui. Tinggal percepatan atau pendekatan (program) nya seperti apa. Masalah pekerjaan sama saja. Yang penting melayani publik,” terangnya.
Selain itu, dibawah kepemimpinan Presiden RI anyar, Prabowo Subianto, melalui visi “Astacita”, penguatan birokrasi menjadi prioritas Prabowo. “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” bunyi salah satu poin Astacita.
Menurut Dadang, kebijakan kepegawaian pada 2025, dibawah kepemimimpin Prabowo-Gibran masih sama sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Regulasi tentang kepegawaian sudah mapan ya dan beberapa turunannya prinsipnya sama. Mungkin ada percepatan di titik mana, ya,” jelasnya.
Redaksi 
Sinta Agustiana