Magelang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa sertifikat yang diberikan kepada peserta retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang hanyalah bukti telah mengikuti pembekalan, bukan penanda kelulusan.
Mengutip dari CNN Indonesia, Tito menegaskan bahwa tidak semua peserta akan mendapatkan sertifikat yang sama, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti retret secara penuh.
“Enggak ada, itu kan untuk bekal mereka nanti. Kalau yang lulus berarti mereka penuh (mengikuti retret), tergantung juga daya tangkap masing-masing,” ujar Tito di Kompleks Akmil, Senin (24/2) malam.
Ia menambahkan bahwa kehadiran sejak awal kegiatan retret tidak menjamin peserta mampu menyerap seluruh materi yang diberikan. Namun, mereka yang datang terlambat pasti akan melewatkan materi-materi penting yang telah disampaikan.
“Kalau ikut terus sakit kemudian di kamar aja ya enggak dapat apa-apa juga. Ada juga yang memiliki daya tangkap bagus. Variasi tiap-tiap orang,” kata Tito.
Menurut Tito, sertifikat akan dibedakan berdasarkan tingkat kehadiran peserta. “Kami akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen hadir sertifikatnya lulus. Yang datang tengah-tengah kami beri sertifikat telah mengikuti. Telah mengikuti saja, tidak ada kata lulus, hanya sebagai bentuk apresiasi,” jelas Tito.
Buntut Instruksi PDIP, Sejumlah Kepala Daerah Tak Hadiri Retret
Sejumlah kepala daerah memang tidak hadir sejak awal retret kepala daerah yang dimulai pada 21 Februari 2025. Beberapa di antaranya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Mengutip dari Tempo, DPP PDIP sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang bertandatangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Perintah ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada 20 Februari 2025.
Meski demikian, ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir lebih awal, seperti Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Blitar Rijanto. Namun, masih ada 47 kepala daerah lainnya yang belum menghadiri retret tanpa izin hingga hari ketiga.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan kepala daerah dari PDIP akan menyusul bergabung dalam kegiatan tersebut.
“Sepertinya ada kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada juga yang kemudian bergabung,” ujar Bima, Minggu (23/2/2025).
Namun, Tito menegaskan bahwa bagi mereka yang baru bergabung setelah acara berjalan tidak akan di nyatakan lulus.
“Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen hadir sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya,” tegasnya.
Kepala Daerah PDIP Belum Pasti Hadir
Bima Arya juga menambahkan bahwa masih belum dapat memastikan kapan kepala daerah dari PDIP akan bergabung dalam retret di Akmil Magelang.
“Mengenai waktunya kapan, siapa saja, mari kita tunggu,” ujarnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam instruksinya juga meminta seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan partai.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua surat instruksi tersebut.
Dengan adanya perbedaan dalam pemberian sertifikat ini, pemerintah ingin memastikan bahwa peserta yang mengikuti retret secara penuh mendapatkan apresiasi lebih daripada mereka yang hanya hadir sebagian.
Meskipun demikian, Mendagri tetap mempersilakan kepala daerah yang ingin menyusul untuk bergabung.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/resmi-diluncurkan-ini-struktur-lengkap-danantara/
Follow juga : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==