JAKARTA – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan pandangannya terkait Instruksi Presiden Prabowo mengenai pemangkasan anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Achmad, kebijakan ini diperkirakan tidak akan efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan, yakni struktur kabinet yang besar dan kompleks.
Ia menegaskan bahwa solusi yang lebih substansial untuk efisiensi adalah perampingan kementerian dan lembaga negara.
“Kabinet yang terlalu gemuk akan mengarah pada pemborosan anggaran, baik itu untuk biaya operasional, tunjangan, maupun birokrasi yang semakin rumit,” ujar Achmad, mengutip Antara, Senin (10/2/2025).
Ia menyarankan pemerintahan Prabowo untuk lebih berani mengevaluasi efektivitas kementerian dan lembaga yang ada.
Kompromi Politik vs Fungsional Pemerintahan
Achmad juga menyoroti bahwa kabinet yang besar justru lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan. Hal ini membuat koordinasi kebijakan menjadi kurang efisien dan membebani anggaran negara.
Selain itu, ia menilai pemangkasan anggaran yang tidak diimbangi dengan strategi yang jelas bisa mengganggu kinerja kementerian dan program pemerintah yang sudah direncanakan.
Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya tak hanya berfokus pada pemotongan belanja negara, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana yang ada.
“Anggaran yang dikurangi dari kementerian bisa dialokasikan untuk program prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial untuk kelompok rentan, dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Achmad juga menyarankan agar efisiensi anggaran difokuskan pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat. Seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan program yang mendukung UMKM. Hal ini, menurutnya, dapat membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Tak hanya itu, penghematan anggaran juga harus memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. Misalnya melalui subsidi bunga pinjaman atau skema kredit yang lebih fleksibel.
“Efisiensi anggaran bukan hanya mengurangi beban negara, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Perlu Ada Evaluasi Para Pembantu Presiden
Melihat 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Achmad mengungkapkan bahwa mulai terlihat adanya tantangan di antara para pembantu presiden.
Beberapa menteri bahkan terlihat kurang memahami visi dan misi pemerintahan, yang mengharuskan adanya evaluasi berkala. Evaluasi ini, menurut Achmad, tidak hanya untuk menilai kinerja individu, tetapi juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan.
Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, perampingan harus menjadi opsi.
“Kelembagaan yang besar dan kompleks justru dapat menghambat laju pemerintahan,” pungkasnya.
Achmad menyimpulkan bahwa instruksi efisiensi anggaran bisa berhasil jika berjalan dengan strategi yang tepat, dengan refocusing anggaran pada program-program yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, seperti bantuan sosial dan dukungan kepada UMKM.
Daripada Pangkas Anggaran, Vietnam Justru Pangkas Kementrian dan Lembaga
Di sisi lain, Vietnam juga tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
Pemerintah Vietnam berencana memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik dan mengurangi miliaran dolar AS dari anggaran negara. Hal ini terinspirasi dari kebijakan serupa, Presiden AS Donald Trump.
Pemimpin Vietnam, To Lam, menyatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat aman bagi pejabat yang tidak kompeten. Reformasi yang di sebut “revolusi” ini akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, dengan pemotongan di sektor media, layanan sipil, polisi, dan militer.
Prediksinya, sebanyak 100.000 orang akan mengalami pemberhentian atau menerima penawaran pensiun dini.
Meskipun Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi luar biasa sebesar 7,1% pada 2024, pemerintah tetap menghadapi tantangan terkait biaya yang akan timbul akibat pengurangan pegawai.
Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, serta berambisi menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Otoritas Vietnam mengklaim penghematan dari pemangkasan anggaran dapat mencapai USD 4,5 miliar dalam lima tahun, meskipun akan ada biaya lebih dari USD 5 miliar untuk pensiun dan pesangon.(clue)
baca juga : https://cluetoday.com/anggaran-ikn-diblokir-bahlil-2028-kami-akan-pindah-ke-ibu-kota-baru/
follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup 
Redaksi