SUBANG – Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi perdana peluncuran program perumahan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bertempat di Perumahan Harva, Pagaden, pada Kamis (8/5/2025) sore, menandai dimulainya pelaksanaan program 20.000 rumah subsidi khusus bagi PMI di seluruh Indonesia.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menjelaskan program tersebut bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan Tiga Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. Pihaknya pada tahun ini, mendapatkan jatah 20 ribu rumah untuk para PMI.
“Kita mulai dari Subang, karena daerah ini banyak menyumbangkan tenaga migran berkualitas dan menjadi contoh kerja keras anak bangsa,” ujar Abdul Kadir.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Pekerja Migran, BP Tapera, BNI, dan instansi lainnya. Rumah-rumah yang dibangun akan disubsidi negara agar dapat dijangkau oleh para pekerja migran dan keluarganya.
Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, mengatakan Subang akan dijadikan model percontohan untuk pelaksanaan program perumahan di daerah lainnya. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat realisasi proyek ini.
“Gotong royong dari semua pihak menjadi semangat utama. Dengan dimulai dari Subang, kami yakin daerah lain akan ikut termotivasi,” ujar Imran.
Imran menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif melalui SKB tiga menteri untuk mendorong percepatan pembangunan. Di antaranya pembebasan biaya BPHTB, PBB, serta percepatan penerbitan sertifikat tanah dan IMB.
Selain itu, masyarakat juga dibebaskan dari kewajiban membayar PPN untuk pembelian rumah senilai maksimal Rp2 miliar hingga Juni 2025, dan diskon 50% untuk pembelian hingga Desember.
Program ini juga mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta BUMN seperti BP Tapera dan BNI, agar akses terhadap pembiayaan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau.
Pemerintah menyasar backlog atau kekurangan pasokan rumah yang masih tinggi. Saat ini, jutaan warga belum memiliki hunian layak, termasuk para PMI yang telah bekerja keras mengirim devisa ke Tanah Air.
“Ini saatnya rakyat kecil, termasuk para pekerja migran, mendapatkan hak yang sama atas hunian yang aman dan berkualitas,” jelasnya.
Redaksi