CIREBON- Di tengah tantangan urbanisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Kota Cirebon justru dijadikan ruang belajar bagi calon pemimpin birokrasi tingkat nasional. Isu pelayanan publik hingga perlindungan sosial menjadi fokus utama dalam kunjungan peserta Lembaga Administrasi Negara melalui agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) tingkat II Angkatan II tahun 2026.
Kunjungan yang berlangsung di Balai Kota Cirebon, Rabu (6/5/2026), mempertemukan peserta Program Kepemimpinan Nasional dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon untuk membahas langsung dinamika birokrasi di daerah.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyebut kondisi Kota Cirebon memiliki tantangan tersendiri. Meski wilayahnya relatif kecil, kota ini menjadi simpul mobilitas dan aktivitas ekonomi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat yang cepat, presisi, dan adaptif terhadap perubahan sosial.
Menurut Iing, pemerintah daerah saat ini tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Birokrasi dituntut mampu bergerak lebih fleksibel dan responsif dalam menjawab kebutuhan warga.
Dalam forum itu, Pemerintah Kota Cirebon membuka dua sektor utama sebagai bahan pembelajaran peserta, yakni pelayanan administrasi kependudukan dan sistem perlindungan sosial.
Pelayanan administrasi kependudukan dipandang sebagai salah satu titik penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, pembenahan birokrasi dilakukan tidak hanya pada sistem layanan, tetapi juga budaya kerja aparatur.
Sementara di sektor perlindungan sosial, perhatian tertuju pada integrasi data masyarakat melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem ini dikembangkan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan kebijakan pemerintah tidak berjalan berdasarkan asumsi semata.
Selain mempelajari praktik yang berjalan, peserta juga diajak melihat langsung tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan sehari-hari.
Perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Iih Fahiha, mengatakan Kota Cirebon dipilih karena dinilai mencerminkan dinamika pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran kepemimpinan nasional.
Tema yang diusung dalam visitasi kali ini berfokus pada kepemimpinan adaptif, khususnya bagaimana organisasi publik membangun ketahanan sosial melalui inovasi pelayanan dan pengelolaan risiko.
Bagi peserta, kunjungan ini bukan sekadar studi formal, tetapi kesempatan melihat bagaimana kebijakan benar-benar diuji di tengah persoalan riil masyarakat perkotaan. (clue)