CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon kembali menjadi tujuan studi lapangan aparatur sipil negara. Kali ini, peserta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah datang untuk mempelajari sejumlah program yang dinilai relevan dengan tantangan birokrasi saat ini, mulai dari penguatan UMKM hingga transformasi digital pemerintahan.
Rombongan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II diterima di Balai Kota Cirebon, Rabu (6/5/2026). Kehadiran mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon.
Dalam pertemuan tersebut, Kota Cirebon tidak hanya diposisikan sebagai lokasi kunjungan formal, tetapi juga ruang pertukaran pengalaman antar-daerah. Iing menilai, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur lebih adaptif dan mampu bekerja lintas sektor.
Menurutnya, pola kerja birokrasi tidak lagi bisa berjalan secara kaku. Aparatur dituntut memiliki kemampuan multitasking serta responsif terhadap perubahan, terutama di tengah percepatan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Di hadapan peserta, Pemerintah Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah program yang tengah dikembangkan. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan ekonomi lokal melalui sektor UMKM dan koperasi.
Pemerintah daerah menilai pelaku usaha kecil tidak cukup hanya bertahan secara konvensional. Adaptasi teknologi dianggap menjadi faktor penting agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain sektor ekonomi, perhatian peserta juga tertuju pada transformasi digital yang sedang dikembangkan di lingkungan Pemkot Cirebon. Sejumlah program berbasis data diperkenalkan, seperti integrasi data daerah, layanan darurat 112, hingga pengembangan sistem geospasial melalui program Satu Peta.
Bagi Pemkot Cirebon, pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan Kota Cirebon dipilih karena dinilai memiliki praktik yang bisa dipelajari dan dikembangkan di daerah lain.
Fokus pembelajaran peserta diarahkan pada pengelolaan UMKM dan digitalisasi pemerintahan, yang nantinya akan menjadi bagian dari proyek perubahan masing-masing peserta pelatihan.
Selama empat hari di Kota Cirebon, para peserta dijadwalkan berdiskusi langsung dengan sejumlah perangkat daerah untuk melihat bagaimana program dijalankan di lapangan—termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehari-hari.
Melalui studi lapangan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep kepemimpinan secara teori, tetapi juga mampu membawa solusi konkret saat kembali ke daerah masing-masing. (clue)