Bandung — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menanggapi kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menyampaikan rencana pemangkasan anggaran belanja media dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4/2025). Menurutnya, kebijakan tersebut bisa berdampak pada menurunnya sebaran informasi yang berkualitas kepada publik.
“Media merupakan salah satu instrumen dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Karenanya, keberadaan media, khususnya media massa, harus di perankan dalam sebaran informasi,” ujar Ono, megutip dari Antara, Selasa malam (29/4/2025).
Kemudian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjaga kemitraan dengan media massa. Dalam menyebarkan informasi yang utuh, faktual, dan berimbang. Menurutnya, media massa memiliki standar kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas sebuah berita.
“Media massa memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” kata Ono, mengutip dari Republika.
Ono juga mengakui bahwa di era digital seperti saat ini, media sosial memang menjadi sarana komunikasi yang cepat dan mampu menjangkau banyak orang. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak jarang informasi yang viral justru merupakan hoaks atau menyesatkan.
“Saya juga sudah terbiasa menerima serangan personal oleh buzzer di media sosial, saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi kita harus berpegang pada media yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya, dikutip dari Antara.
Menurut Ono, fenomena serangan personal di media sosial oleh buzzer maupun warganet harus menjadi peringatan bahwa media arus utama dengan kode etik jurnalistik tetap diperlukan. Hal itu sebagai rujukan utama informasi publik yang terpercaya.(clue)
Baca juga : Enam Tuntutan Buruh Sambut May Day 2025
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==