Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, mengumumkan pengerahan Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik), satuan intelijen militer TNI. Untuk memburu dan mengungkap praktik preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Lidpamfik akan bekerja sama dengan berbagai lembaga strategis negara seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Mereka akan menghimpun informasi intelijen terkait aktivitas premanisme yang disamarkan sebagai kegiatan ormas.
“Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain,” kata Yusri Rabu (7/5/2025).
Informasi tersebut selanjutnya akan di teruskan kepada aparat penegak hukum untuk mengikuti proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mayjen Yusri juga menegaskan bahwa jika dalam proses penyelidikan menemukan adanya keterlibatan oknum prajurit TNI dalam membekingi ormas preman, maka proses hukum akan langsung di tangani oleh Polisi Militer.
“Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain,” kata Yusri dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (7/5/2025).
Sebagai Respon Keresahan Masyarakat
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah yang sebelumnya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini di bentuk sebagai respon terhadap meningkatnya keresahan masyarakat. Serta untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum dalam menghadapi ormas yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan investasi.
“Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangannya, mengutip dari Kompas.com.
Sinergi antar lembaga dan pendekatan intelijen yang terkoordinasi, TNI berharap upaya ini dapat memutus mata rantai premanisme yang berkamuflase dalam bentuk organisasi masyarakat. Sekaligus menjaga wibawa negara dan rasa aman masyarakat.(clue)
Baca juga : Dawuan Ditata, Pedagang Tergusur Masih Menunggu Kompensasi
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==